Bagi Chatib Basri, insentif bukan satu-satunya yang menjadi pertimbangan utama investor menanamkan modal di dalam negeri. Menurut Chatib, kepastian keberlangsuan proyek lebih penting dibandingkan sekedar tebar-tebar fasilitas insetif fiskal seperti
tax allowance dan
tax holiday.
Tax allowance adalah pemberian fasilitas keringanan pajak. Sementara
tax holiday adalah fasilitas pembebasan pajak dengan jangka waktu tertentu.
Menurut Direktur Segitiga Institute, Muhammad Sukron, kritikan Chatib Basri terkait dengan fasilitas intensif yang dilakukan pemerintahan Jokowi perlu diwaspadai. Lebih-lebih juga bila ternyata Chatib Basri mau memangkas wacana
tax amnesty atau pengampunan pajak.
Sukron sendiri setuju dengan kebijakan
tax amnesty bagi wajib pajak (WP) yang selama ini "memarkirkan" dana di luar negeri. Dengan syarat, dana itu dibawa ke Indonesia dan diperuntukkan untuk infrastruktur
"Menurut informasi, saat ini ada negara tetangga super sibuk lobi sana sini karena Jokowi mau tarik uang yang di luar masuk ke Indonesia," kata Sukron kepada
Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Kamis, 18/6),
Singapura dan Malaysia, lanjut Sukron, pasti tidak senang Indonesia maju. Dengan adanya
tax amnesty dan
tax allowance maka uang pengusaha yang di parkir di Singapura pasti balik ke Indonesia.
"Pantes Saja negara-negara itu pusing, dan sekarang mereka sedang coba dimiskinkan Jokowi. Indonesia maju pasti negara tetangga makin takut, makanya mereka gak suka kita bagus. Nah, apakah ada hubungannya antara Chatib Basri dengan negara tetangga yang pusing? Ini harus kita ungkap," demikian Sukron.
[ysa]
. Pernyataan mantan Menteri Keuangan era SBY, Chatib Basri, yang mengkritik pemerintahan Joko Widodo yang dinilainya mau mengumbar fasilitas insentif untuk meningkatkan daya tarik investasi mendapat tanggapan balik. 
BERITA TERKAIT: