Demikian hasil survei yang dilakukan Indonesia Network Election Survey (INES) terhadap opini publik terkait para tokoh yang kemungkinan akan maju dalam pertarungan Walikota Dumai, Provinsi Riau. Survei dilakukan, untuk mengukur seberapa banyak pemilih yang mengenal kandidat.
Menurut Direktur Eksekutif INES, Widodo Tri Sektianto, survei dilakukan melalui metodelogi
multistage random sampling, dengan melibatkan 1.200 responden dari tujuh kecamatan, serta 33 kelurahan di Kota Dumai. Jumlah populasi Kota Dumai didasarkan pada daftar pemilih Tetap saat Pilpres 2014 adalah, sebanyak 200.807 jiwa.
Dalam survei, wawancara dilakukan dengan tatap muka kepada responden menggunakan kuesioner yang datanya dilakukan dalam kurun waktu 10 hingga 20 Mei 2015.
Dari temuan survei, popularitas Wakil Walikota
incumbent Agus Widayat jauh mengungguli popularitas kandidat lain, dengan tingkat popularitas 25,4 persen. Disusul Walikota Khairul Anwar (15,4 persen), politisi PDIP Tito Gito (14,6 persen), politisi PAN Sunaryo (11,3 persen), Zulkifli AS (8,2 persen), Nurdin Budin (6,1 persen), Muhamad Ikhsan dari PKS (5,3 persen), kader Demokrat Eko Suharjo (4,3 persen), Wan Syamsir Yus (3,2 persen).
Ungkap Widodo Tri, dari temua survei tergambar masyarakat Kota Dumai menginginkan Walikota yang akan datang adalah tokoh yang memiliki
track rekord atau rekam jejak yang baik dan bersih dari kasus kasus korupsi serta memilikikualitas dan kapabilitas serta pengalaman untuk memimpin pemkot Dumai. Sekitar 61,05 persen masyarakat Kota Dumai menganggap politik uang adalah hal yang biasa
"Hasil survei menunjukkan bahwa secara keseluruhan responden mengharapkan kepala daerah yang terpilih adalah kepala daerah yang jujur, bisa dipercaya 52,5 persen , kepala daerah bersih KKN 17 persen, perhatian pada rakyat 14,90 persen dan tegas 7,9 persen," kata Widodo beberapa saat lalu (Sabtu, 30/5).
Dalam memilih calon Wali Kota Dumai, sambung Widodo Tri, selain harus melewati banyak pertimbangan yang baik seperti pendidikannya, popularitasnya, pengalamannya di bidang politik dan pemerintahan, ketaatan dalam beribadah, dukungan tokoh agama, dan penguasaan bahasa daerah juga harus memperhatikan konsep tentang pemimpin.
"Saran bagi partai politik yang akan mengusung calon diharapkan dapat berperan penuh sebagai partai politik yang juga memberikan pendidikan politik bagi masyarakat luas," demikian Widodo Tri.
[ysa]
BERITA TERKAIT: