HARGA BBM

Kordinasi Pemerintahan Jokowi-JK Semakin Terbukti Sangat Buruk

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/yayan-sopyani-al-hadi-1'>YAYAN SOPYANI AL HADI</a>
LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI
  • Sabtu, 16 Mei 2015, 19:19 WIB
rmol news logo . Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang kemudian dibatalkan, semakin membuktikan bahwa koordinasi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sangat buruk.

Demikian disampaikan anggota Komisi VI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo, dalam keterangan beberapa saat lalu (Sabtu, 16/5).

Bambang menilai kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM merupakan tindakan ego sektoral semata karena ketakutan berlebihan atas kerugian Pertamina. Kerugian yang diderita Pertamina ini terjadi akibat inefisiensi sebagai dampak dari korupsi, kolusi, dan lain-lain yang sudah berakar di BUMN tersebut.

"Seharusnya Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koperasi dan UKM, memprotes Kementerian ESDMyang semakin menyengsarakan rakyat, dan seolah-olah di dalam pemerintahan terdapat matahari kembar. Yang pertama pro rakyat, sedangkan yangg lainnya menindas rakyat," ungkap Bambang. [ysa]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA