Selain Partai Pekerja dan Komisi Pertahanan Nasional ada satu lagi lembaga tinggi di Korea Utara, yakni Majelis Tertinggi Rakyat yang dipimpin seorang ketua yang disebut presiden. Sejak 1998, Majelis ini dipimpin Kim Yong Nam, salah seorang sahabat pendiri Korea Utara, Kim Il Sung.
Majelis Tertinggi Rakyat memiliki tiga organ penting, yakni Presidium, Kabinet dan Kejaksaan.
"Lembaga ini merupakan lembaga pemerintah, dan ketuanya sering juga disebut sebagai presiden," ujar Sekjen Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Korea Utara, Teguh Santosa, dalam perbincangan dengan redaksi barusan.
Teguh mengatakan, perbedaan sistem politik antara Indonesia dan Korea Utara inilah yang kelihatannya memunculkan spekulasi Kim Jong Un akan datang ke Bandung untuk menghadiri peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA).
"Kelihatannya setiap kali disebutkan Presiden Korea Utara, secara otomatis kita yang mendengar langsung mengasosiasikannya dengan Kim Jong Un, karena kita menggunakan sistem politik kita sebagai patokan. Padahal Kim Jong Un bukan presiden. Dia adalah Ketua Komisi Pertahanan Nasional dan mendapat gelar resmi Marshal Kim Jong Un," jelas Teguh.
Posisi Kim Jong Un, sambung dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta ini, berada di atas Partai Pekerja, Komisi Pertahanan Nasional dan Majelis Rakyat Tertinggi.
"Karena itu, seperti kakek dan ayahnya dia disebut sebagai pemimpin tertinggi," ujar Teguh lagi.
Teguh mengatakan, pihak Kedubes Korea Utara di Jakarta telah memastikan bahwa delegasi Korut dalam peringatan KAA itu akan dipimpin oleh Presiden Kim Yong Nam. Selain itu, Kementerian Luar Negeri RI pun mengirimkan surat undangan untuk Kim Yong Nam, bukan untuk Kim Jong Un.
[dem]
Kim Jong Un memegang dua posisi kunci di Korea Utara yang memantapkan posisinya sebagai pemimpin tertinggi negeri itu. Kedua posisi kunci itu adalah Sekretaris Jenderal Partai Pekerja dan Ketua Komisi Pertahanan Nasional. 
BERITA TERKAIT: