"Kita tak bisa hanya duduk diam menyaksikan anak-anak remaja calon generasi penerus terjerumus narkoba, karena dampak narkoba yang luar biasa mampu merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat," jelas Ketua Umum Perip Ratna Sinar Sari Djoko Suyanto pada akhir acara training di R.S Patria IKKT, Slipi, Jakarta Barat, Senin (30/3).
Ratna memimpin langsung membantu sosialisasi bahaya narkoba, rehabilitasi dan wajib lapor para pecandu narkoba. Setelah tanda tangan Nota Kesepakatan dengan BNN Provinsi DKI untuk mendukung program gerakan rehabilitasi 100 ribu Pecandu Narkoba di wilayah Jakarta. Sasaran dari kegiatan mencakup organisasi perempuan, pemukiman, dan tempat kegiatan majlis taklim hinga sekolah dan tempat rehabilitasi.
Dikatakannya pula, gerakan Perempuan Peduli Bahaya Penyalahgunaan Narkorba (GP PBPN) dicanangkan, guna membangun dan meningkatkan ketahanan keluarga. Di langkah awal, para pengurus organisasi wanita diberi training of trainer tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari hingga Selasa, menampilkan pembicara dari BNN DKI dari divisi cegah, Sapari Partodihardjo serta dari divisi Dayamas Emma Suryaningtyas dan Dr Ester Oetomo yang menjabat Kepala Lido. Pembicara juga menghadirkan Kasandra Putranto dan Prof Moch Immamudin. Untuk berikutnya peserta diajak melihat pusat rehabilitasi dan after care di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan.
"Tidak ada langkah keseribu, bila tidak diawali langkah pertama. Lebih baik kita membuat program kecil, tapi dikerjakan, daripada membuat program besar tapi tak dikerjakan," ujar jenderal bintang satu ini seraya memuji ibu-ibu yang tergabung dalam Perib, Sikib dan Dharma Wanita Pusat dan Dharma Wanita BNN.
[dem]
Istri Purnawirawan dan Istri Menteri era SBY kembali berkiprah. Bentuk nyata partisipasi perempuan langsung dipimpin oleh mantan Ketua II SIKIB Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu. Persatuan Istri Purnawirawan (Perip) memimpin sebuah gerakan dalam kaitan kejahatan yang cakupannya melintasi batas negara dan kejahatan terorganisir. 
BERITA TERKAIT: