Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, menggunakan genset untuk kebutuhan waduk sangat merugikan Pemprov DKI. karena itu ia menuntut agar PLN sebagai perusahaan milik negara tetap memenuhi kewajibannya menyalurkan aliran listrik ke sejumlah waduk milik DKI.
"Kalian bisa bayangkan misalnya Pasar Ikan, kalau PLN paksa kami gunakan genset itu genset kira kira butuh 13 ribu ton solar dan 2 hari habis. 13 ribu ton kalau dikali Rp6000 solar itu 90 juta berarti 45 juta per hari uang solar. PLN itu punya negara (Indonesia), bukan negara lain," ujar Ahok disela-sela blusukan di kawasan Kali Sunter, Kamis (12/2).
Ahok, mengaku heran mengapa PLN tidak bisa menyalakan aliran listrik ke Jakarta Utara, terutama Waduk Pluit. Padahal di tempat tersebut tersedia 2 unit PLTU.
"Masa sih PLN nggak bisa jamin dengan 2 PLTU supaya pompa air selalu ada listrik lebih mudah kan," ungkapnya.
Ahok dengan tegas mengungkapkan keberatannya mengeluarkan dana tambahan untuk biaya genset pompa air di sejumlah waduk. Baginya, uang puluhan juta itu lebih baik digunakan untuk membangun bendungan dan membeli pompa air baru ketimbang membeli solar untuk kebutuhan genset penyokong pompa air.
"Kecuali PLN bukan punya NKRI. Dan negaranya lagi benci negara
kita, oke saya terima. Ini anda merah putih kok, masa anda nggak bisa jamin aliran listrik, ada bos yang bisa nyogok saja bisa jamin nggak pernah mati lampu rumahnya. Masa kita nggak dikasih listrik," tukasnya.
Sebelumnya, GM PLN Distibusi Jakarta Raya dan Tangerang, Kariyanto WS mengatakan peristiwa matinya pompa air Waduk Pluit tidak perlu terjadi bila Pemprov DKI menggunakan tiga unit genset di tempat tersebut.
[sim/jkt/adm]
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menolak permintaan Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mengimbau agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan genset sebagai sumber cadangan penyokong pompa air di sejumlah waduk saat listrik padam. 
