Di sektor ekonomi, pemerintah terjebak pada pemikiran ekonomi neoliberal yang cenderung mengabaikan kemampuan rakyat untuk mengakses barang-barang kebutuhan pokok.
Bila pemerintahan Joko Widodo terjebak pada kebijakan sekadar menaikkan harga barang kebutuhan pokok itu sama artinya dengan menyengsarakan rakyat dan membuat Indonesia semakin tidak kompetitif di ASEAN.
Demikian pandangan mantan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan DR. Rizal Ramli.
"Selain menaikkan harga sebetulnya banyak peluang untuk menekan biaya produksi," kata ekonom senior ini.
Rizal Ramli mencontohkan apa yang dilakukannya saat menjadi Presiden Komisaris Semen Gresik. Menurut Rizal dirinya menelurkan kebijakan yang membuat Semen Gresik naik kelas menjadi salah satu BUMN papan atas.
Kebijakan pertama adalah menurunkan biaya produksi menjadi 8 dolar AS per ton, dan kebijakan kedua menambah hari kerja sebanyak 50 hari per tahun.
Di sisi lain, Rizal Ramli menyoroti legitimasi politik Jokowi yang menurun. Hal ini diperparah karena rasa keadilan masyarakat dikoyak oleh kasus Polri vs KPK.
Rizal Ramli menyayangkan manuver Jokowi yang mengabaikan etika publik dan mengangkangi misi anti KKN demi pertimbangan prosedur.
"Kegagalan memperlihatkan arah kesejahteraan dan keadilan dalam 100 hari pertama harus jadi titik balik perubahan agar dapat pemerintah dapat bertahan," kata Rizal Ramli lagi.
"Masalah kesejahteraan, ekonomi, hukum, dan sosial Indonesia terlalu berbahaya jika diserahkan ke tim KW-3," demikian ujar anggota Panel Ahli PBB itu.
[dem]
Pemerintahan Joko Widodo yang baru berusia tiga bulan menghadapi persoalan pelik di dua lapangan sekaligus. 
BERITA TERKAIT: