Konversi Gagal, Pengusaha Kapok Bangun SPBG Di DKI

Saat ini diketahui, mulai ba­nyak masyarakat yang meng­ang­gap perpindahan BBM ke BBG merupakan hal yang memung­kinkan. Apalagi pasca kenaikan harga BBM bersubsidi, makin menambah banyak yang ingin beralih ke BBG.

Namun, kesulitan lahan mem­bangun BBG di ibu kota, menjadi salah satu kendala bertambahnya SPBG. Akibat hal tersebut, ren­cana pembangunan lima unit SPBG tahun ini pun gagal di­realisasikan.

Menurut Kepala Dinas Perin­dustrian dan Energi DKI Haris Pindratno, akibat kendala lahan dan minimnya minat investor dalam bisnis gas, pembangunan lima unit SPBG yang semula direncanakan dibangun tahun ini, terpaksa tertunda hingga tahun depan.

Investor kurang tertarik terjun di bisnis gas, karena harga di pasaran tidak kompetitif. S­e­mentara investasi di bisnis gas butuh modal be­sar,” tuturnya.

Biaya investasi awal untuk membangun satu unit SPBG, mencapai sekitar Rp 16 miliar hingga 20 miliar. Dengan harga gas yang beredar di pasaran masih Rp 3.100 per liter, investor akan berpikir ulang untuk ber­investasi di SPBG.

Saat ini, katanya lagi, harga gas di pasaran tersebut, setara dengan premium (LSP). Harga lama yang sampai kini masih berlaku di masyarakat itu, sulit diterima para investor ka­rena tidak bisa me­nutupi biaya investasi awal.

Kita sudah menghitung, harga ekonomis yang bisa diterima investor minimal Rp 4.500 per liter. Sebab, investasi SPBG memang mahal. Salah satu solusi menggugah minat investor agar berkecimpung di bisnis SPBG, adalah dengan menaikkan harga jual gas. Cara itu membuat inves­tasi di bisnis gas bisa terbuka lebar, dan penambahan SPBG di ibu kota dapat lebih mudah direalisasikan,” ungkapnya.

Permintaan kenaikan harga gas sangat rasional, karena harga BBM sudah naik lebih dulu. Namun dia menyadari, usulan menaikkan harga gas kepada pemerintah pusat, tidaklah mu­dah. Atas dasar itu, pihaknya sampai kini tengah berupaya menagih kepada PT Pertamina untuk membangun SPBG di masing-masing SPBU.

Ketika PT Pertamina mengu­rus izin untuk buka SPBU, kan ada klausul perjanjian yang bunyinya, mereka wajib menye­diakan satu SPBG di setiap SPBU. Ini yang sekarang lagi saya kejar,” beber Haris.

Di seluruh wilayah ibu kota, terhitung ada sekitar 370-an SPBU milik PT Pertamina. Se­men­tara jumlah SPBG yang telah terbangun baru 9 unit. Pertamina sudah menyanggupi menye­dia­kan SPBG di masing-masing SPBU miliknya. Kalau nantinya ada 50 SPBG di Jakarta, peng­gu­naan bahan bakar gas pada ang­kutan umum akan lebih mudah direalisasikan,” terangnya lagi.

Meski begitu, pengamat trans­portasi dari Masyarakat Trans­portasi Indonesia (MTI) Dar­maningtyas menuturkan, ideal­nya, di setiap koridor Trans­jakarta harus dibangun minimal satu SPBG.

Yang terjadi, selama ini, sekitar 670 armada Transjakarta harus mengantre setiap mengisi bahan bakar, karena baru ada tujuh SPBG. Apalagi, SPBG relatif jauh, padahal setiap armada Transjakarta harus mengisi bahan bakar dua kali sehari. Peme­rintah sudah seharusnya mem­persiapkan pengadaan SPBG tersebut dari sekarang,” ujarnya.

Namun, pria yang disapa Tyas ini sempat menyangsingkan konversi BBM ke BBG untuk kendaraan bisa berjalan dengan baik. Ia tidak merekomendasi konversi itu, mengingat udara di Indonesia sangat panas. Apalagi, tingkat kedisiplinan dan kehati-hatian sangat rendah.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berjanji akan mem­per­mudah proses per­izinan pemba­ngunan SPBG di ibu­kota. Su­paya bisa dapat gas, kami juga mempermudah per­izinan supaya cepat. Izin-izin bo­leh menyusul sajalah, yang pen­ting gas ada,” tuturnya.

Bakal Dibangun Di Lahan Milik Kantor Walikota

Terkait minimnya lahan pem­bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di Jakarta, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sepakat menga­dakan perjanjian pemanfaatan la­han untuk pembangunan SPBG.

Rencananya, lahan-lahan yang akan digunakan untuk SPBG adalah kawasan kantor-kantor walikota. Kita juga kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk izin menggunakan seluruh bangunan wali kota di lima wilayah sebagai SPBG,” ujar Direktur Utama Jakpro, Budi Karya Samadi.

Selain di kawasan-kawasan kantor walikota, akan ada tempat lainnya yang dijadikan lokasi mobile refueling unit (MRU), yakni, di ruang terbuka hijau (RTH). Dia yakin, cara ini akan efektif mem­perbanyak jumlah tempat pengi­sian gas, demi mem­percepat proses konversi bahan bakar minyak (BBM) ke BBG. Mau­nya MRU di jalur-jalur hijau atau di tempat umum lain­nya. Ini hanya sementara, sampai akhir­nya ada yang permanen,” sam­bungnya.

Terkait hal ini, Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Haris Pindratno menambahkan, minimnya ketersediaan lahan menjadi salah satu penyebab sulitnya menambah SPBG baru, membuat pihak Pertamina memi­kirkan terobosan baru. Caranya, membangun SPBG yang ber­dampingan dengan SPBU.

Menurutnya, meski berada dalam satu area, Pertamina men­jamin keamanan dan kenya­manan masyarakat. Untuk ke­amanan masyarakat, mereka pasti sudah memperhitungkannya ma­tang-matang,” jelas Haris.

Selain menggandeng Perta­mina, ujarnya lagi, pemprov juga melirik SPBU milik swasta mau­pun perorangan. Menurut Haris, pihak swasta juga bakal diajak bekerja sama agar mau me­nyi­ap­kan sebagian lahan di area SPBU untuk pembangunan SPBG. Ren­cananya, pemrov menjalin ke­sepakatan bersama para pemilik SPBU non-Pertamina.

Selain itu, lanjut Haris lagi, setiap izin pendirian SPBU akan menyertakan poin yang mewa­jibkan pemilik membangun SPBG. Dia yakin, pengusaha tidak akan meno­lak tawaran kerja sama itu. Sebab, bisnis gas tetap men­jan­jikan keun­tungan signifikan. Kami membuat klausul perjan­jian tersebut, dan berharap ba­nyak kepada presiden agar mau mengevaluasi harga gas di pa­saran,” katanya.

Pemprov, masih menurut Ha­ris, memastikan, tahun depan PT Pertamina membangun 49 SPBG di ibu kota. Jika rencana itu teralisasi, jumlah SPBG yang saat ini hanya ada sembilan titik, bakal menjadi 58 unit. ***