"Senin besok DPRD akan panggil Dishub untuk jelaskan kebijakan larang motor ini," kata dia lewat akun
@Triwisaksana sesaat lalu (Kamis, 18/12).
Menurut Bang Sani, sapaan akrabnya, kebijakan pelarangan motor melintas di jalan protokol adalah kebijakan yang tergesa-gesa dan menimbulkan efek samping.
"Pemprov tidak perlu malu untuk evaluasi kebijakannya jika memang belum benar-benar siap dengan ekses yang ditimbulkan," terangnya.
Jelas Bang Sani, kebijakan yang diberlakukan sejak kemarin itu dibayar mahal dengan kemacetan parah di berbagai ruas jalan sekitar. "Ada warga yang sambangi kantor untuk sampaikan aspirasi karena kesulitan bekerja sebagai kurir. Kami akan sampaikan keberatan tersebut, Pak," ujarnya.
Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS DKI ini menambahkan, petugas juga terlihat kewalahan dalam menjalankan kebijakan yang digalakkan oleh Gubernur DKI Basuki T Purnama tersebut.
"Dari pagi sampai malam petugas dishub dan polisi jagain Thamrin agar motor nggak lewat. Berapa lama bisa bertahan? Jagain 3 in 1, jagain jalur busway, jagain motor lewat, semua pakai tenaga petugas lapangan. Beneran tahan nih? Bahkan buat larangan motor yang harusnya dijagain petugas bukan cuma Thamrin. Tapi jalanan sekitarnya yang ikut kenapa dampak," beber Bang Sani.
Ia pun bingung dengan Gubernur Ahok yang masih berencana memperluas larangan motor melintas di jalan protokol Ibukota.
"Beneran mau diperluas kawasan larangan motor ini dimana-mana? Emang petugas cukup? Emang alas hukum siap? Emang transpor alternatif ready?" Saat beban warga naik: BBM naik, angkutan naik, sembako naik, upah naik malu-malu, rupiah malah turun, jangan bikin kebijakan aneh," tandas Bang Sani.
[rus]
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, pihaknya akan memanggil Kepala Dinas Perhubungan DKI terkait kebijakan melarang kenderaan roda dua melintas di jalan protokol, Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat. 
