Demikian disampaikan Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fahira Idris. Fahira pun menilai, kondisi yang terjadi di DPR sekarang ini juga seakan membenarkan anggapan sebagian besar masyarakat bahwa wakil rakyat hanya memikirkan kepentingan golongannya saja, bukan kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
"Seharusnya, ditengah kegairahan masyarakat yang tinggi terhadap pemerintahan yang sudah mulai bekerja saat ini, parlemen bisa mengimbangi dengan juga mulai bekerja dan membuat berbagai terobosan. Rakyat milih kita untuk bekerja buat mereka, bukan untuk saling ujuk gigi siapa paling kuat," kata Fahira beberapa saat lalu (Selasa, 4/11).
Menurut senator asal Jakarta ini, saat ini DPD sudah mulai bekerja merumuskan berbagai program terutama terkait legislasi (pengajuan RUU) yang harus segera dibahas bersama DPR agar bisa segera disahkan menjadi undang-undang. Namun, karena kondisi DPR yang tidak kondusif, dipastikan pembahasan RUU inisiatif DPD ini akan terganggu.
Salah satu usul inisiatif dari Komite III DPD adalah RUU Ekonomi kreatif yang sudah mendesak untuk segera dibahas bersama DPR. Pelaku industri kreatif sangat membutuhkan payung hukum, bukan hanya untuk perlindungan karya mereka saja, tetapi juga sebagai dukungan agar ada keberpihakan pemerintah untuk memajukan industri kreatif.
"Namun, kalau kondisi DPR seperti ini, sudah pasti pembahasan RUU ini terganggu dan meleset dari target," ungkap Fahira.
[ysa]
. Dualisme pimpinan yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dikhawatirkan akan membuat kerja parlemen pincang dan dipastikan membuat kepercayaan masyarakat terhadap parlemen semakin turun. 
BERITA TERKAIT: