"Mahasiswa tidak mau dukung mendukung soal siapa yang pantas di kabinet, intinya, kabinet kompromi hanya akan menghasilkan 'burukrasi' bukan birokrasi," kata Jurubicara Koalisi Mahasiswa UIN (KMU), Sintia Aulia Rahmah, beberapa saat lalu (Sabtu, 25/10).
"Burukrasi" tersebut, menurut Sintia berakibat pada pelayanan publik, karena akan lebih banyak didominasi oleh konflik elit daripada kerja riil seperti yang sering digembor-gemborkan oleh Presiden Jokowi saat kampanye pilpres lalu.
Selain itu, ia mengaku memiliki tiga resep khusus untuk Presiden agar terhindar dari "burukrasi" dalam menjalankan pemerintahannya nanti.
Pertama, Presiden harus menyusun kabinet berdasarkan rekam jejak bukan hasil kompromi koalisi. "Janji membentuk zaken kabinet sudah terlanjur kadaluarsa, harapan terakhir yang penting bukan kompromi antar elit koalisi," jelasnya.
Resep kedua, menurut Sintia adalah tidak mendaur ulang kabinet, dengan memasukan orang-orang orde baru. Ketiga, rekam jejak calon menteri harus dinyatakan clear oleh lembaga hukum.
"Tiga resep itu kalo dilaksanakan secara konsisten akan membuat kabinet Jokowi-JK kedepannya tahan masuk angin, kami tidak ingin ditengah jalan menteri jadi tersangka korupsi dan lain-lain," pungkas aktivis Himpunan Mahasiswa Islam tersebut.
[ysa]
. Presiden Jokowi belum terlambat membentuk kabinet sesuai dengan harapan publik. Dan hal penting yang harus diingat Jokowi-JK adalah bahwa kepercayaan dan dukungan publik terhadap pemerintahan sangat ditentukan oleh komposisi kabinet mendatang. 
