"Memang kabinet presidensil menempatkan Presiden kuat tapi disatu sisi Pasal 74 ayat (1), (2), dan (6) UU MD3 memaksa menteri-menteri kabinet Jokowi-JK jika tidak melaksanakan rekomendasi DPR berkonsekuensi hukum sendiri," kata Direktur Eksekutif Pusaka Trisakti, Fahmi Habsyi, di Jakarta (Jumat, 17/10).
Fahmi menegaskan, situasi sekarang berbeda dengan pengalaman kesuksesan Jokowi di Solo. Selain Jokowi pemimpin yang merakyat tapi secara politis juga pimpinan parlemen disana dikendalikan PDIP dan FX.Rudi selaku ketua DPC menjaga komunikasi politik untuk mengawal program.
Begitu pula sukses di Jakarta masih ada Komisi dan pimpinan dewan yang masih dikuasai partai pendukung Jokowi-JK. Kondisi sekarang tidak
ceteris-paribus sehingga tak bisa menempatkan gaya dan pola kebijakan waktu jadi Walikota dan Gubernur. Kekuatan lobby dan komunikasi politik Tim Jokowi-JK sangat berperan.
"Itu tantangannya. Bisa celaka 12 jika Jokowi-JK tidak menempatkan kriteria utama milih menteri memiliki rekam jejak loyalitas teruji, ideologis terhadap program Jokowi-JK juga hal rekam jejak integritas dan moralitas , "ujarnya
"Menterinya harus juga menguasai UU Politik MD3. Jangan naif jika hanya modal profesional dan pintar, tapi ketika digertak dan berkelahi dengan DPR menciut ketika mengawal program pemerintah. Malah mandek visi-misi Jokowi-JK," sambungnya.
Jokowi-JK, lanjut Fahmi, berkeyakninan dengan menunjukkan kerja dan kinerja pada publik. Tapi kalau menterinya tidak bisa kerja karena tidak mau perang mengawal dan program kerja karena terhambat diparlemen.
"Maka publik tidak menilai kinerja menterinya, tapi yang dilihat kerja keseluruhan Presiden. Masa' Jokowi-JK yang harus total football," demikian Fahmi.
[ysa]
.Kemenangan kubu koalisi pendukung Prabowo di DPR dan MPR memunculkan konsekuensi bahwa menteri-menteri kabinet Jokowi-JK yang tidak sekedar profesional tapi harus mampu dan siap "berkelahi" dengan legislatif memperjuangkan program kabinet Jokowi-JK 
