Bau Kecurangan, Anggota DPR Minta Proyek Setrum Bandara Dievaluasi

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/aldi-gultom-1'>ALDI GULTOM</a>
LAPORAN: ALDI GULTOM
  • Senin, 13 Oktober 2014, 20:25 WIB
Bau Kecurangan, Anggota DPR Minta Proyek Setrum Bandara Dievaluasi
Rendy Lamadjido
rmol news logo Dipastikan, proyek peningkatan kapasitas dan jaringan listrik (PKJL) Bandara Soekarno-Hatta senilai Rp 920 miliar tetap berjalan tahun ini. Sebab, penambahan jaringan kelistrikan merupakan bagian dari program utama AP II dalam pengembangan bandara.

Head of auction PT Angkasa Pura II, Agus Haryadi, mengatakan, saat ini ada 4 BUMN Konstruksi yang lolos,  dari total 8 peserta yang ikut tender dalam proyek kelistrikan. Ia memastikan pihaknya melibatkan lembaga BPK dan BPKP untuk mengaudit pelaksanaan proyek ini, menanggapi isu patgulipat alias kecurangan dalam tender kelistrikan bandara.  

Agus menjamin, pelaksanaan proyek kelistrikan ini dilakukan secara transparan dan sesuai aturan yang ada. Termasuk tim indepeden yang dibentuk perusahaan untuk menilai kualitas para peserta tender. Tim independen ini diambil dari berbagai universitas seperti UI, ITB, ITS dan internal AP II untuk menyeleksi para peserta tender tersebut.

Sementara itu, suara dari kalangan Dewan di Senayan tetap meminta proses tender proyek peningkatan kapasitas dan jaringan listrik (PKJL) Bandara dievaluasi.

Anggota Komisi V DPR yang membidangi transportasi dan perhubungan, Rendy Lamadjido, mengingatkan Angkasa Pura II untuk tidak gegabah dalam melakukan tender proyek bernilai Rp 920 miliar itu.

"Kami akan panggil Dirut untuk menjelaskan masalah ini. Sebaiknya harus dievaluasi ulang prosesnya. Saya dengar banyak yang tidak beres dan menyalahi prosedur,’’ ungkapnya Rendy dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (13/10).

Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini resah dengan kabar santer yang menyebutkan patgulipat dalam proyek kelistrikan guna memenangkan salah satu peserta tender.

"Sebagai mitra kerja, kami ingatkan agar  AP II tidak gegabah. Jangan sampai hanya gara-gara ini, masuk KPK. Karena AP I baru saja kena kasus Damkar," ucapnya mewanti-wanti. [ald]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA