Keserakahan di DPR Jangan Terulang di MPR

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/yayan-sopyani-al-hadi-1'>YAYAN SOPYANI AL HADI</a>
LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI
  • Senin, 06 Oktober 2014, 10:29 WIB
Keserakahan di DPR Jangan Terulang di MPR
ilustrasi/net
rmol news logo . Sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) malam nanti (Senin, 6/10), direncenakan akan memilih sosok ketua dan para wakil ketua. 

Seperti pola yang terjadi di penentuan pimpinan DPR bahkan alat kelengkapan DPR, Koalisi Merah Putih akan tetap fight mendudukkan elit-elit parpol pengusung pasangan Prabowo-Hatta menjadi pucuk pimpinan. Bahkan skenario komposisi personil pimpinan MPR sudah beredar di media. Nurhayati Asegaf dari Demokrat didapuk menjadi Ketua MPR, sedangkan para wakil ketua MPR akan diisi oleh kader PPP, Golkar, Gerindra, dan PKS.

Kalau model penguasaan seperti di DPR, maka bisa jadi Koalisi Indonesia Hebat akan gigit jari lagi.

Pengamat komunikasi politik, Ari Junaedi, mengakui kebuntuan komunikasi yang dialami koalisi pengusung Jokowi-JK di proses pemilihan DPR tidak boleh terulang lagi. Elit-elit PDIP, PKB, Nasdem dan Hanura harus melibatkan wakil DPD dan Koalisi Merah Putih untuk membentuk poros baru. Di saat yang sama, keserakahan di DPR jangan terulang lagi di MPR

"Tidak ada istilah kalah atau menang dalam proses pemilihan pimpinan MPR. Yang harus dikedepankan adalah kebersamaan untuk spirit memajukan MPR. Kalau elit-elit partai terlihat gamblang dan transparan menunjukkan syahwat politik di muka umum, maka persepsi publik menjadi negatif dengan ulah serakah politisi. Sungguh memalukan dan terlihat aroma sakit hatinya," kata Ari Junaedi kepada RMOL beberapa saat lalu (Senin, 6/10).

Menurut pengajar Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) ini, usulan koalisi Indonesia Hebat yang akan melibatkan wakil DPD dalam komposisi pimpinan MPR patut diapresiasi. Semangat kegotongroyongan dan kerbesamaan yang selama ini menjadi tradisi kepimpinan di DPR dan MPR telah diporak-porandakan dengan justifikasi keberadaan UU tentang kedudukan  MPR, DPD, DPR dan DPRD.

"Kita semua dipaksa melihat badut-badut politik yang berkilah demi hukum dan politik hanya demi jabatan. Saya khawatir, pendapat masyarakat soal nantinya jabatan ketua RW dan RT pun akan diambil oleh elit-elit politik akan menjadi terbukti walau ini hanya menjadi candaan masyarakat yang kecewa dengan ulah Koalisi Merah Putih," tandas Ari Junaedi yang juga dosen S2 di Universitas Diponegoro (Undip) ini. [ysa]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA