Kondisi ini, kata anggota Komisi V dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yudi Widiana Adia, bisa mengganggu pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur. Dan menurut Yudi, salah satu kementerian yang memiliki kinerja penyerapan anggaran terburuk adalah Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) di bawah Menteri H
elmy Faishal Zaini.
Kata Yudi lagi, beberapa saat lalu (Kamis, 4/9), dari laporan empat kementerian dan empat lembaga yang menjadi mitra kerja komisi, hanya kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dan Basarnas yang penyerapannya sudah lebih dari 50 persen dari pagu anggaran mereka. Sisanya, masih sangat rendah.
"Bahkan serapan anggaran di KPDT hanya 10,99 persen. Padahal ini sudah akhir kuartal ketiga tahun anggaran," kata Yudi.
Rendanya penyerapan ini, kata Yudi, akan berdampak pada keterlambatan pembangunan infrastruktur dan bisa berakibat pada rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi.
[ysa]