Logikanya adalah melalui kerja sama dengan banyak partai maka diharapkan akan mendapatkan persentase dukungan suara yang besar. Demikian pula dalam pemilihan Cawapres Jokowi, dianjurkan agar yang mampu membawa gerbong partai supaya bisa menarik dukungan suara pemilih yang makin besar.
Jalan berpikir seperti ini benar namun tidak cocok, malah bertentangan dengan kenyataan di lapangan dan banyak pengalaman di Pilpres-pilpres sebelumnya. Kenyataannya, setelah berlangsungnya Pileg, mesin Partai, para pengurus dan caleg partai benar-benar kelelahan, habis tenaga, waktu dan dana yang sangat besar.
Setiap caleg menghabiskan dana ratusan juta sampai dengan miliaran, bertempur terutama ( yang paling menyakitkan ) dengan para Caleg sesama Partai,juga menghadapi kecurangan2, pencurian2 suara , sehingga bisa menyebabkan stres yang tinggi, apalagi bagi yang tidak berhasil mendapatkan kursi.
Oleh karena itu pada saat Pilpres , mesin Partai sudah tidak dapat diharapkan untuk bekerja lagi. Sudah kelelahan, apalagi tidak ada manfaat langsung bagi diri para pengurus atau Caleg2 itu. Pada saat Pileg , para Caleg sebenarnya bekerja demi kepentingan dirinya sendiri dengan harapan apabila terpilih maka mereka akan mendapat jabatan wakil rakyat. Karena itu mereka habis2an mempertaruhkan segalanya.
Namun pada saat Pilpres, selain mesin Partai sudah kelelahan , secara pribadi mereka tidak akan mendapat manfaat langsung dari proses Pilpres itu. Sehingga mesin Partai itu benar2 tidak dapat diharapkan untuk bekerja, karena itu dukungan suaranya pun tidak dapat diharapkan. Jadi dalam konteks Pilpres , Partai hanya bisa diharapkan sebagai pelengkap persyaratan untuk maju sebagai Capres,yaitu 20% kursi DPR ,atau 25% suara pemilih.
Karena itu di dalam Pilpres, yang menentukan kemenangan adalah ketokohan Capres dan Cawapresnya. Dalam Pilpres 2004, ketokohan SBY amat menonjol, walaupun Partai Demokrat hanya 7 persen dan didukung Partai-partai kecil, namun menang. Demikian pula waktu 2009, bahkan bisa satu putaran. Sebaliknya Megawati, Jusuf Kalla yang didukung Partai besar malah kalah telak.
Dalam konteks Pilpres 2014, Jokowi harus mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman tersebut. Walaupun Jokowi mempunyai rating yang tinggi, namun pelan-pelan ratingnya menurun sementara pesaing kuatnya, Prabowo, ratingnya semakin naik. Hal itu antara lain disebabkan karena ketokohan Jokowi di tingkat nasional masih kurang kuat, terutama di masalah visi dan misinya. Sementara, Prabowo dengan timnya telah menyiapkan visi dan misi sejak lama.
Karena itu, Jokowi harus menggandeng tokoh nasional yang kuat sebagai Cawapres, bukan hanya visi dan misinya yang itu hanya merupakan janji belaka yang belum terbukti, tetapi juga punya rekam jejak yang kuat bahwa berpihak kepada ekonomi rakyat, pernah terbukti melakukan langkah yang bukan hanya membangun ekonomi namun juga membangun kesejahteraan rakyat, atau singkat katanya akan konsisten menjalankan Trisakti ajaran Bung Karno dan ekonomi konstitusi serta bersih dari kasus.
Tokoh nasional ini bila berpasangan dengan Jokowi akan memperkuat ketokohan Jokowi dalam pertarungan Pilpres 2014. Walau mungkin belum didukung oleh partai, namun karena sejak puluhan tahun garis keberpihakannya memang kepada ekonomi yang menyejahterakan rakyat, sangat banyak mendapat dukungan dari kaum buruh, LSM, tokoh-tokoh lintas agama, tokoh-tokoh organisasi keagamaan, aktivis, masyarakat menengah ke bawah dan lainnya.
Namun, apabila Jokowi memilih berpasangan dengan Jusuf Kalla seperti yang banyak disebut oleh tim JK , maka ketokohan Jokowi justru akan tergerus, menurun, karena JK pernah dipecat Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada waktu menjadi Menteri Perdagangan dengan tuduhan Korupsi Kolusi Nepotisme.
Bukan tidak mungkin ada kelompok-kelompok masyarakat yang melaporkan kasus KKN Jusuf Kalla yang datanya sudah beredar luas, ke KPK agar diselidiki. Karena memang di tengah-tengah kesulitan hidupnya akibat naiknya harga-harga, biaya sekolah, kesehatan dan lainnya, masyarakat merasa tersakiti dengan perilaku korupsi yang ditunjukkan oleh para pejabat yang sedang memegang kekuasaan.
Dan itu terbukti dengan hasil Pemilu yang telah menurunkan drastis perolehan suara Partai Demokrat yang para petingginya banyak yang terlibat korupsi, menunjukkan bahwa rakyat marah terhadap korupsi.
Bilamana KKN Jusuf Kalla dilaporkan ke KPK, maka bukan hanya akan merusak nama baik JK, tetapi juga nama baik Jokowi yang tadinya dianggap oleh masyarakat sebagai tokoh yang pro rakyat dan bersih , bisa dianggap itu hanya sebagai pencitraan karena ternyata telah memilih pasangan yang bermasalah. Sehingga rakyat yang tadinya mencintai Jokowi akan berbalik menjadi memusuhinya dan menyerangnya karena selama ini rakyat mempunyai harapan yang sangat tinggi dan banyak yang dengan uang dan usaha sendiri telah berkampanye untuk Jokowi dengan sukarela.
Karena itu, pemilihan Cawapres Jokowi yang tepat sangat menentukan kemenangannya dalam Pilpres 2014, bukannya kerjasama dengan sebanyaknya Partai. Jangan salah baca situasi politik dan jangan salah strategi, karena akan bisa menyebabkan kekalahan.
*
Penulis adalah Aktivis dan Pengamat
BERITA TERKAIT: