PKS Minta Kementerian Pendidikan Jaga Etika di Tengah Momentum Politik

Mayoritas pemilih pemula itu adalah siswa dan siswi SMA dan sederajat yang mengikuti ujian nasional (UN) beberapa waktu lalu. Secara karakter, pemilih pemula ini  diyakini memilih presiden mendatang atas dasar pertimbangan rasional.

Karena itu, kata anggota Komisi X dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Surahman Hidayat, tidak pantas bila UN dijadikan instrumen rasional untuk menanamkan nilai, membangun mindset dan memengaruhi, apalagi menggiring pilihan politik para pemilih pemula. Pernyataan Surahman ini terkait dengan materi biografi singkat tentang Jokowi, yang merupakan salah satu calon presiden pada Pilpres 9 Juli 2014.

Menurut Surahman, beberapa saat lalu (Selasa, 22/4), kejadian ini dapat mencoreng kredibilitas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai penyelenggara UN. Singkatnya, kredibilitas Kemendikbud dipertaruhkan karena pada Konvensi Ujian Nasional akhir September tahun lalu, dicanangkan penyelenggaraan UN yang bermartabat

"Mengapa dengan konsep kualitas soal UN kelas dunia, bisa muncul materi berbau kampanye dan politik praktis sampai tiga kali dalam lembar soal UN," kata Surahman, sambil mengatakan bila sebenarnya Kemendikbud telah mengadopsi soal-soal berstandar internasional sekelas Programme International Student Assessment (PISA) dan Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS).

Surahman berasumsi bahwa Kemendikbud  tentu tidak sembarangan menunjuk tim penyusun soal-soal UN. Mereka adalah guru-guru berprestasi, dosen, dan para ahli yang berpengalaman di bidangnya, yang memiliki visi, kredibilitas, dan integritas yang tidak diragukan.

"Kemendikbud harus melakukan investigasi kasus ini untuk mengetahui motif dan memastikan dunia pendidikan benar-benar steril, tidak ditumpangi oleh kepentingan politik tertentu. Kemendikbud juga harus arif menjaga etika dan menyadari momentum politik yang sensitif menjelang pilpres, materi UN tidak berspekulasi politik," demikian Surahman. [ysa]