Di antara batu sandungan itu adalah terkait dengan posisi calon wakil presiden. Sebab saat ini, posisi ini cawapres dibiarkan kosong sementara dan tidak termasuk dalam bagian
deal, sebagaimana tercermin dalam koalisi bersama Partai Persatuan Pembangunan versi Suryadharma Ali.
Demikian disampaikan pengamat politik dari Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf, kepada
Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Sabtuy, 19/4).
"Misalnya koalisi itu terbangun, lalu wapresnya siapa? Katakanlah, PPP dan PKS merapat Gerindra. Bila ujungnya, wapres dari PKS, PPP bisa mundur. Bila wapres dari PPP, PKS bisa mundur. Koalisi akan bubar di tengah jalan," jelas Asep.
Karena itu, saran Asep, persoalan wapres ini seharusnya menjadi tema dalam membangun koalisi. Tentu saja, selain membicarakan dan menyamakan visi terkait dengan program pembangunan untuk kepentingan rakyat.
Asep sendiri percaya koalisi yang baik adalah koalisi alami tanpa pemaksaan. PPP bisa menjadi contoh, pemaksaan kehendak sebagian elit malah memicu konlik internal.
[ysa]
BERITA TERKAIT: