Masih ada kemungkinan Jokowi dan Ical tak jadi diusung, kalau nanti ada gejolak internal yang "sangat istimewa" di PDIP dan Golkar. Tetapi perubahan ini sangat kecil terjadi.
Bagaimana dengan partai-partai lain? Partai yang kemungkinan dapat mencalonkan pasangan capres dan wakil persiden adalah Partai Gerindra dan Demokrat. Namun karena perolehan suara di pileg tidak mencapai ambang batas, maka kedua partai ini harus berkongsi dengan partai lain dengan menawarkan posisi kursi RI 2. Sejumlah lembaga survei merilis Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto sebagai capres dan Demokrat yang mengusung hasil seleksi konvensi, hanya memperoleh 10-12 % suara nasional.
Tetapi manuver Demokrat dan Gerindra berkongsi dengan partai lain bukan tanpa sandungan. Hanura yang jauh-jauh hari mendeklarasikan duet Wiranto-Hary Tanoesoedibjo sangat mungkin bermanuver membangun kongsi dengan menawarkan "mahar perkawinan". Secara finansial, setelah Hary Tanoe bergabung ke Hanura, urusan "mahar perkawinan" tak terlalu jadi soal buat Hanura. Tetapi bisa saja mahar perkawinan dari Hanura tidak diterima partai-partai kecil manakala PDIP memperoleh kemenangan dengan selisih suara telak. Partai-partai yang perolehan suaranya kecil akan memilih merapat ke PDIP dengan harapan mendapat jatah di kabinet.
Dari hasil survei, elektabilitas Jokowi berada di posisi puncak jauh meninggalkan Prabowo, Wiranto bahkan Ical. Persoalannya sekarang, siapa yang akan menjadi cawapres untuk mendampingi Jokowi. Elit PDIP berkali-kali memberikan singnal bahwa pendamping Jokowi adalah figur yang menguasai dan konsisten mewujudkan kedaulatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan wong cilik.
Kuncinya ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kongres PDIP memberikan mandat kepada Megawati untuk menentukan capres dan pasangannya. Sudah pasti Megawati akan sangat berhati-hati tidak mau mengulang kegagalannya pada periode sebelumnya ketika dia berkuasa yang justru terjebak ke sistim neoliberal yang bertentangan dengan ajaran Trisakti Soekarno. Megawati akan berpikir keras untuk kesuksesan pemerintahan PDIP bisa selamat dan sukses dengan dukungan penuh rakyat selama 2014-2019.
Harapan dan tuntutan rakyat sangat besar terhadap PDIP sebagai kepemimpinan nasional baru. Tapi tantangan bagi Pemerintahan PDIP pada 2014-2019 juga sangat berat. Permasalahan ekonomi merupakan permasalahan terbesar yang harus dikelola secara hati-hati oleh pemerintahan baru nanti. Bahkan, sebagian kalangan ekonom menyatakan tantangan ekonomi akan lebih berat dibanding yang dihadapi Pemerintahan SBY-Boediono. Jika dipetakan, permasalahan tersebut antara lain terjadinya quatro deficit sehingga membuat ekonomi Indonesia memasuki lampu merah.
Peningkatan kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran hanya bisa dijawab jika pertumbuhan ekonomi digenjot hingga dua digit. Jika tidak hati-hati, bukan pertumbuhan yang didapat tetapi malah penurunan. Keinginan mensejahterakan rakyat malah menyengsarakan rakyat. Dan sangat mungkin pemerintah baru nanti akan kehilangan kepercayaan rakyat dan mendapat cercaan lebih besar karena harapan rakyat saat ini sangat besar.
Megawati harus mencari cawapres yang ahli dan profesional di bidang makro ekonomi yang memiliki keperpihakan yang sangat jelas terhadap ekonomi rakyat. Megawati harus menyandingkan Jokowi dengan figur yang menguasai ajaran Trisakti dan punya kemampuan mengelola anggaran yang mumpuni. Tak hanya itu, figur yang dibutuhkan juga harus memiliki jaringan dan kemampuan lobi internasional untuk melakukan negosiasi serta paham betul tentang perjanjian internasional yang selama ini sangat berpihak kepada pemegang modal dan kepentingan asing.
PDIP sebaiknya mempercayakan RI 2 kepada kalangan profesonal. Jika diberikan kepada partai pendamping sudah tentu akan berdampak pada keberlangsungan pemerintahan PDIP di periode mendatang. Jika posisi RI 2 diberikan PDIP kepada orang dari partai pendukung, maka besar kemungkinan orang tersebut akan menjadi RI 1 pada periode berikutnya. Secara politik inilah ancaman lain yang benar-benar harus dihitung PDIP. Masalah yang sama akan terjadi jika PDIP menjadikan orang yang berlatar belakang pengusaha menjadi pendamping Jokowi. Sederet kelompok usahanya akan merongrong pemerintahan, dan bukan tidak mungkin RI 2 akan mejadi the real president karena didukung oleh kelompok usahanya.
Tak jadi soal kalau PDIP mengusung RI 2 dari kalangan profesional. Untuk menggolkan anggaran di parlemen, pandangan bahwa perlu berkongsi dengan partai lain tidak selamanya benar. Kalau anggaran yang disusun PDIP diperuntukan sebesar-besarnya bagi kesejateraan rakyat, sangat mustahil parlemen menolak karena mereka berarti berhadap-hadapan dengan rakyat.
Terkait masalah penegakan hukum dan keamanan, sebenarnya tidak terlalu rumit diatasi dibandingkan permasalahan peningkatan kesejahteraan rakyat. Jika Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung dan Kapolri yang diangkat merupakan personil yang bersih, tidak bermasalah dan berani melakukan perubahan ke dalam, dipastikan penegakan hukum akan berjalan dan rakyat akan merasa terayomi. Demikian juga masalah Keamanan, jika Panglima yang diangkat sesuai dengan kemampuan dan prestasinya serta berkomitmen menjaga kesejahteraan prajurit, TNI akan kompak dan solid mendukung pemerintahan.
Hal yang terakhir yang mungkin jadi pemikiran Megawati adalah elektabilitas wacapres. Untuk hal yang satu ini tidaklah begitu penting, karena elektabiltas akan terbentuk dan akan naik jika rakyat benar-benar merasa diyakini bahwa pendamping Jokowi adalah seorang ahli yang telah berpengalaman di bidang makro ekonomi dan geopolitik baik secara nasional dan internasional yang justru akan memperkuat Jokowi sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Bahan lainnya, sang cawapres sangat berpihak kepada ekonomi rakyat daripada ekonomi pasar bebas.
[***]
Penulis adalah Aktivis GEMA 77-78, tinggal di Bandung
.jpg)
BERITA TERKAIT: