Kemacetan Di DKI Makin Gila, Segera Terapkan ERP

Gerah dengan kemacetan yang terjadi, warga ibu kota meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera melakukan solusi agar mengurai kemacetan. Salah satunya dengan menerapkan electronic road pricing (ERP) yang diprediksi mampu memecah kemacetan Jakarta.

Seperti yang terjadi di Jalan Gatot Subroto, hampir setiap hari kemacetan terjadi mulai dari  persimpangan Kuningan, Jakarta Selatan hingga menuju Slipi. Kemacetan sebenarnya tidak hanya berpangkal dari persimpangan Kuningan, tetapi dari arah Grogol, Jakarta Barat.

Berdasarkan pantauan Rakyat Merdeka, volume kendaraan yang padat terlihat dari arah Kuningan, Jakarta Selatan, hingga Cawang, Jakarta Timur. Pada jalur lambat, busway hingga ruas tol dalam kota terjadi kemacetan. Kondisi terparah terlihat di jalur lambat yang menuju ke arah Cawang.

“Apalagi Jalan Gatot Subroto, mau masuk tol saja susah dan antrenya minta ampun. Percuma juga kalau protes, tetap begini (macet) terus,” keluh Rizal, pengemudi mobil pasrah.

Semrawutnya kendaraan di ibu kota tiap hari bukan hanya terjadi di Jalan Gatot Subroto, bahkan di Jalan Prof Dr Satrio yang kini sudah dibangun fly over juga masih terjadi kemacetan.

Edi, salah seorang warga menuturkan, fly over Casablanca yang dibangun ternyata tidak mengurangi kemacetan yang signifikan di kawasan tersebut. “Macet Jakarta memang sudah sangat keterlaluan yang membuat kualitas hidup menurun,” ketusnya.

Ia menyebutkan, titik-titik kemacetan biasanya terjadi pada penyempitan jalan seperti di pintu masuk tol maupun pintu keluar tol. Apalagi,  upaya sterilisasi jalur TransJakarta justru menambah kemacetan.

"Mengamati kebijakan sterilisasi jalur busway sangat tidak tepat jika diberlakukan pada jam sibuk. Seharusnya petugas bisa mengatur pada jam-jam tertentu," imbuhnya.

Edi juga menilai, ketidaktertiban masyarakatlah yang saat ini justru menimbulkan kemacetan. "Sebenarnya macet di Jakarta bisa diatasi dengan mudah bila tertib. Mulai dari diri sendiri, kemudian penerapan aturan lalu lintas dijalankan dengan tegas. Jika ingin lancar, coba biasakan dahulukan kepentingan bersama," tuturnya.

Hal tersebut, justru semakin diperparah saat ibu kota yang kembali diguyur hujan sejak pagi hingga malam. Tak pelak, berimbas pada kemacetan di Jakarta. Tak heran, kepadatan kendaraan semakin menumpuk ketika hujan tiba.

“Sepanjang Jalan Daan Mogot, kalau tidak hujan saja sudah macetnya minta ampun. Kalau habis hujan apalagi banjir semakin semerawut. Kemacetan parah sampai 10 kilometer pun pernah terjadi,” ungkap Syamsudin, warga Rawa Buaya, Jakarta Barat.

Dia mengatakan, rencana pemerintah menerapkan ERP sebaiknya dilakukan dengan segera. Namun, volume kendaraan yang tidak sebanding dengan ketersediaan jalan membuat masyarakat harus memikirkan solusi memecahkan kemacetan lalu lintas. “Salah satunya dengan menerapkan sistem road pricing,” ujarnya.

Tapi sebaiknya langkah ini pun harus diawali pengaturan legislasi yang matang, serta menentukan besaran yang diatur untuk mendirikan tarif yang akan dikenakan pada masyarakat pengguna jalan tertentu.

Ahok Minta Barangnya Dipasang Dulu, Baru Tender

Masih tidak jelasnya kapan sistem ERP (electronic road pricing) akan diterapkan, membuat Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta, perusahaan yang akan mengikuti tender untuk melakukan uji coba terlebih dulu.

Menurutnya, hal ini dilakukan supaya peristiwa bus karatan TransJakarta tidak terulang pada tender yang dilakukan untuk ERP. “Kita nggak mau kecolongan lagi, biar ketahuan bagus tidaknya ya kita minta diujicoba dulu. Kapan waktu pelaksanaan uji coba diserahkan kepada perusahaan tersebut,” ucapnya.

Perusahaan yang menawarkan sistem dan peralatan ERP untuk Jakarta akan diminta menerapkan sistem dan peralatannya sebelum ditenderkan. Seluruh tes uji coba tersebut memakai biaya dari perusahaan tersebut, bukan dari Pemprov DKI Jakarta.

“Akan diundang dari perusahaan Norwegia, Swedia, Amerika dan perusahaan lokal. Kalau uji coba dilakukan pun mereka pakai duit mereka sendiri. Ini penting untuk melihat apakah perusahaan tersebut memenuhi syarat untuk mengikuti tender pengadaan peralatan ERP,” tutur bekas Bupati Belitung Timur ini.

Selain itu, katanya, uji coba dilakukan  untuk melihat kualitas sistem dan peralatan yang ditawarkan dan dapat berjalan dengan baik tanpa gangguan. “Kita nggak mau tender dulu, nanti bohong lagi. Sekarang Anda pasang dulu barang Anda. Baru tender. Kita akan lihat, sudah cocok belum mereka ikut tender. Atau yang kalah jual kepada yang menang. Terserah,” tegasnya.

Pemprov DKI akan segera mempersiapkan infrastruktur penerapan sistem ERP atau jalan berbayar di ibu kota, setelah Presiden SBY menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 97 tahun 2012 tentang Pemungutan Retribusi Kendaraan Bermotor. Ditargetkan, ERP dapat diterapkan kuartal pertama tahun 2014 atau diatas bulan Maret 2014.

Infrastruktur yang akan disiapkan adalah pembuatan mesin electronic law enforcement, gerbang ERP, dan alat on-board unit (OBU). Alat OBU ini yang akan dipasang di setiap mobil dan motor, berbentuk kotak kecil dengan ada kartu seperti anjungan tunai mandiri (ATM).

Selama menunggu peraturan pemerintah itu diterbitkan, Pemprov DKI telah melakukan kajian terhadap penerapan ERP sejak 2010 hingga 2012. Hasilnya, Dishub pernah mengusulkan tarif ERP sebesar Rp 6.579 hingga Rp 21.072.

Acuan yang digunakan dalam penghitungan tarif ini di antaranya, penghematan biaya operasi kendaraan (BOK), biaya joki untuk kawasan three in one, biaya tarif tol dalam kota, dan hasil survei wawancara serta biaya ERP di sejumlah negara lain.

Dalam desain ERP, salah satunya menentukan area penerapan ERP yang akan dibagi dalam tiga area. Area I, Blok M-Stasiun Kota, Jalan Gatot Subroto (Kuningan-Senayan), Jalan Rasuna Said-Tendean, Tendean-Blok M serta Jalan Asia Afrika-Pejompongan.

Area II meliputi, Dukuh Atas-Manggarai-Matraman-Gunung Sahari serta Jatinegara-Kampung Melayu-Casablanca-Jalan Satrio-Tanah Abang. Lalu, Area III meliputi Grogol-Roxi-Harmoni, Tomang-Harmoni-Pasar Baru, Cempakaputih-Senen-Gambir, Cawang-Pluit-Tanjungpriok, Cawang-Tanjungpriok, Sunter-Kemayoran. ***