Kritik Itu Perlu Agar Film Soekarno Tak Jadi Proyek Desukarnoisasi

Oleh: Rudi Hartono

Senin, 16 Desember 2013, 16:10 WIB

Kritik Itu Perlu Agar Film <i>Soekarno</i> Tak Jadi Proyek Desukarnoisasi

ir. soekarno/net

DI LUAR luar catatan-catatan kritis terhadap film Soekarno sebelumnya, ada beberapa kejanggalan lain. Misalnya, kedatangan Wikana bersama Gatot Mangkoepraja menemui Soekarno dan bercerita soal pembentukan PETA.

Setahu saya, di jaman fasisme Jepang, Wikana bekerja di grup Kaigun (angkatan laut Jepang). Di sana ia bersama Ahmad Subardjo.

Aktivitas Wikana itu diketahui PKI. Saat itu Wikana menggunakan nama samaran "Raden Sunoto". Grup Kaigun juga membentuk Institut politik bernama "Indonesia Merdeka". Pimpinannya dipegang oleh Wikana. Institut ini rajin menggelar pendidikan politik bagi pemuda-pemudi. Bung Karno dan Bung Hatta sering diundang sebagai pengajar di Institut ini.

Yang menarik dari film Soekarno karya Hanung ini adalah peranan Inggit Garnasih, istri kedua Bung Karno. Dalam sejarah, peranan Inggit memang besar dalam mengantarkan Soekarno ke cita-cita politiknya. Inggit juga berjasa besar dalam mengorganisir ekonomi untuk membiayai aktivitas politik Soekarno.

Saat Soekarno dipenjara di di rumah penjara Banceuy, Bandung, Inggit banyak menyelundupkan informasi dan bacaan-bacaan ke kamar Soekarno. Informasi dan buku-buku yang diselundupkan Inggit itulah yang membantu Soekarno menyusun pidato pembelaan yang terkenal: Indonesia Menggugat!

Koran "Persatuan Indonesia", yang sebelumnya dinahkodai Bung Karno, kemudian berganti nama menjadi "Nyonya Soekarno" alias Inggit Garnasih. Dengan begitu, koran tersebut tetap terbit, meskipun Bung Karno dipenjara. Inggit pula yang terus menyemangati Bung Karno. "Soekarno tegakkan dirimu, ingat cita-citamu," kata Inggit.

Saya juga senang saat nonton film ini di bioskop Metropole XXI: para khalayak penonton diminta berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum film dimulai.

Inilah catatan-catatan kritis saya untuk film Soekarno. Catatan ini penting agar film Soekarno tidak menjadi kelanjutan dari proyek "De-sukarnoisasi" yang massif dilakukan sejak Orde Baru hingga sekarang. Agar Soekarno ditempatkan dalam panggung sejarah Indonesia pada tempatnya yang pas. Bukan dikurang-kurangi ataupun dilebih-lebihkan. (selesai)

* Penulis adalah aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD). Tulisan ini pertama kali dimuat di Berdikari Online. Pemuatan di Rakyat Merdeka Online atas izin penulis.