Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Anies Baswedan: Ada Dokumen Indonesia Tidak Ikut Jalan Korea

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/teguh-santosa-1'>TEGUH SANTOSA</a>
LAPORAN: TEGUH SANTOSA
  • Jumat, 29 November 2013, 07:01 WIB
rmol news logo investasi kualitas manusia adalah pekerjaan yang tidak mudah, namun sangat penting untuk kelangsungan sebuah bangsa. Negara-negara yang besar di Asia saat ini terbukti memiliki perencanaan yang baik dalam hal investasi kualitas manusia.

Sayangnya, pemerintah Indonesia maupun masyarakat Indonesia masih lebih tertarik membicarakan infrastruktur penopang manusia.

Hal ini disampaikan Rektor Universitas Paramadhina, Anies Baswedan, ketika berbicara di Konferensi Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia di Universitas Thammasat, Bangkok, Thailand (Kamis, 28/11). Selain Anies Baswedan, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rizal Ramli juga ikut berbicara dalam forum itu.

Dalam kesempatan pertama Rizal Ramli membeberkan strategi politik dan ekonomi yang diambil oleh pemerintahan Korea Selatan di masa Park Chung Hee yang berhasil meletakkan pondasi pembangunan sehingga negara itu sehingga kini menjadi salah satu magnet ekonomi dunia.

Anies Baswedan memilih menggunakan istilah kualitas manusia daripada SDM (sumber daya manusia), dengan pertimbangan bahwa manusia tidak bisa hanya dilihat dari sisi produktivitas semata. Harus disadari bahwa produktivitas manusia sangat dipengaruhi oleh kadar kualitas yang dimilikinya.

Menciptakan manusia dengan kualitas yang baik adalah salah satu tugas pemerintah Indonesia.

"Kalau kita lihat keberhasilan Korea Selatan seperti yang disampaikan Pak Rizal Ramli tadi, itu tidak terlepas dari investasi manusia yang mereka lakukan. Dan investasi ini menggunakan pendidikan sebagai leading sector," ujar Anies yang juga merupakan salah seorang peserta Konvensi Partai Demokrat.

Sementara pemerintah Indonesia di masa lalu, sambungnya, tidak memilih jalan yang diambil Korea Selatan. Menurut Anies keputusan tidak mengikuti jalan Korea Selatan itu dituangkan dalam sebuah dokumen keputusan politik.

"Ada dokumen yang mengatakan Indonesia tidak mengambul rute (yang diambil) Korea Selatan karena bisa menciptakan pengangguran orang terdidik," masih kata pendiri Gerakan Indonesia Mengajar ini.

"Jadi membiarkan kualitas pendidikan rendah pernah menjadi keputusan politik kita. Di masa depan hal ini tidak bisa dilakukan lagi," sambungnya.

Juga disebutkan Anies, di Indonesia saat ini hanya 9,3 persen dari populasi yang mengecap pendidikan tinggi. Angka ini sangat jauh dibandingkan 70 persen populasi Korea Selatan yang memiliki pendidikan tinggi. [guh]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA