"Saya sering disesatkan sebagai ekonomi neolib. Silahkan Anda nilai sendiri kebijakan yang saya buat, itu lebih banyak peran pemerintah menstimulus kebijakan ekonomi pro rakyat," kata Gita Wirjawan dalam percakapan dengan
Rakyat Merdeka Online di Jakarta, Senin (21/10).
Sebagai misal, lelaki berdarah Yogjakarta putra pasangan Wirjawan Djojosoegito dan Paula Warokka Wirjawan itu mengungkapkan, kebijakan pelarangan ekspor bahan baku rotan pemerintah yang telah menyelamatkan industri yang hampir gulung tikar di daerah Cirebon. "Sekarang produktivitas furnitur nasional naik 80 persen karena mudah memperoleh bahan baku, kebijakan pemerintah telah selamatkan lebih dari 100 ribu pekerja dari tutupnya lapangan kerja," imbuhnya.
Dia juga mengungkapkan serangkaian kebijakan membuat harga kedelai. Penetapan itu mampu menekan spekulan yang membuat harga kedelai kerap naik. Di lain pihak kebijakan itupun mendorong perluasan para petani di dalam negeri dalam mengisi impor kedelai.
Hal lain terkait dengan rekam jejaknya, Gita menunjuk, semakin tingginya investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang dilakukan oleh para pengusaha nasional. Sebelum dia menjadi Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) PMDN hanya pada kisaran 12-13 persen. Dan sekarang sudah mencapai 30 persen. "Kedaulatan ekonomi dan menghapus kesenjangan ini penting termasuk juga di antara kawasan barat dan timur," imbuhnya.
Setidaknya, lanjut Gita, ada empat hal penting yang mesti dilakukan di bidang perekonomian. Pertama, melakukan pembangunan infrastruktur. Kedua, memperbesar investasi di bidang pendidikan. Ketiga, meningkatkan ketahanan pangan. Keempat, meningkatkan ketahanan energi.
[rus]
Geram selalu sebut sebagai salah satu ekonom yang menyerahkan kebijakan perekonomian pada rezim ekonomi pasar, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan pun angkat bicara soal posisinya. Alumnus Harvard University, Amerika Serikat yang pernah tinggal tiga tahun di India dan dua tahun di Bangladesh itu mengaku tertarik mengatasi kesenjangan perekonomian melalui instrumen kebijakan pemerintah yang kuat. 
BERITA TERKAIT: