"Ini adalah ketimpangan pembangunan antara Indonesia Timur dan Barat," kata Direktur Kawasan Timur Indonesia Watch, Razikin Juraid, kepada
Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Senin, 15/7).
Karena itu, ungkap Razikin, masyarakat Indonesia Timur menolak pembangunan jembatan ini, dan lebih baik pemerintah menggunakan anggaran ini untuk pembangunan infrastruktur yang lebih mendesak. Misalnya memperbaiki infrastruktur jalan, pelabuhan yang ada di Nusa Tenggara, Papua dan Kalimantan.
Pemerintah Pusat, lanjut Razikin, harus menyadari betul bahwa potensi sumber daya alam yang ada di bagian timur sudah lama dikuras dan dibawa ke pusat. Di saat yang sama, masyarakat yang ada di bagian timur belum merasakan hasilnya secara memadai.
"Kondisi seperti ini, jika tidak diatasi, dapat menimbulkan gejolak. Karena itu, saya minta Pemerintah haru memperjelas visi pembangun untuk kawasan timur," demikian Razikin.
[ysa]
BERITA TERKAIT: