Ruhut Sitompul: Rakyat Indonesia harusnya Bangga Presiden Dapat Penghargaan

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/zulhidayat-siregar-1'>ZULHIDAYAT SIREGAR</a>
LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR
  • Rabu, 29 Mei 2013, 10:28 WIB
Ruhut Sitompul: Rakyat Indonesia harusnya Bangga Presiden Dapat Penghargaan
presiden sby
rmol news logo Rakyat Indonesia harusnya bangga Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menerima penghargaan internasional World Statesman Award 2013 dari lembaga Appeal of Conscience Foundation (ACF).

Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul, menyebutkan banyak kepala negara sebelumnya juga menerima penghargaan yang sama. "Mestinya kita harus bangga Presiden kita mendapat itu," ujar Ruhut kepada Rakyat Merdeka Online kemarin.

Ruhut pun menanggapi penilaian sebagian anggota masyarakat dan LSM yang menyebut Presiden tidak layak menerima penghargaan itu karena masih adanya aksi kekerasan yang dialami oleh kelompok minoritas.

Menurut Ruhut, para pemrotes tersebut tidak membaca sejarah perjalanan Indonesia secara utuh. Saat ini, kata Ruhut, kita berada di alam reformasi, yang berbeda dengan zaman orde baru.

"Inti dari reformasi, harus pro rakyat, jadikan hukum sebagai panglima dan demokrasi dikedepankan. Dimana salahnya Pak SBY. Dia kan melaksanakan semua itu," ungkap Ruhut.

Setiap ada aksi kekerasan yang dilakukan kelompok tertentu di tengah masyarakat, tegas Ruhut, sikap SBY tegas menolaknya. Tapi, SBY menyerahkannya kepada proses hukum.

"Tapi hukum harus dipatuhi. Kekuasaan presiden kan sudah dikurangi. Beda dengan zaman Pak Harto. Boleh SBY ikut campur? Katanya hukum harus ditegakkan," ungkap Ruhut.

Karena itu, Ruhut kesal dengan sekompok masyarakat yang setiap ada kejadian di kabupaten atau kota tertentu, langsung menyebut pemerintah tidak becus."Pemerintah yang mana. Pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen," sergah Ruhut.

Apalagi, masih kata Ruhut, sebenarnya yang harus pertama diminta pertanggungjawaban adalah para kepala daerah tempat kejadian aksi kekerasan tersebut berlangsung. "Sekarang apa-apa Presiden harus bertanggung jawab walaupun kejadiannya di kabupaten atau kota, seperti di Bekasi," tandasnya. [zul]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA