"Kalau kemudian ada kompensasi dampak dari kenaikan harga BBM, jangan sampai jadi ajang 'politisasi' untuk kepentingan politik tertentu di 2014," ujar Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid kepada
Rakyat Merdeka Online (Kamis, 2/5).
Sebelumnya diberitakan, dalam rapat Setgab partai pendukung pemerintah Selasa malam, masih terjadi perdebatan terkait kompensasi kenaikan BBM dengan menggunakan bantuan langsung tunai (BLT).
PPP dan PKB menolak kompensasi dalam bentuk BLT. Menurut anggota Fraksi PKB, Nur Yasin, dalam pertemuan itu, seharusnya BLT diberikan langsung kepada warga miskin melalui Kementerian Sosial karena memiliki daftar lengkap dengan nama dan alamat warga miskin jadi bantuan bisa disampaikan secara langsung.
Terkait hal tersebut, Hidayat mengingatkan, jangan sampai bola panas imbas kenaikan harga BBM ini dilempar kepada kementerian tertentu. Karena sekarang ini, kinerja menteri, apalagi kalau dikaitkan dengan partai-partai, selalu mendapat sorotan dan kritik.
PKS, kata Hidayat, tidak ingin dijadikan kambing hitam, seolah-olah menyetujui dan mendorong kenaikan harga BBM karena Menteri Sosial Salim Segaf Aljufri (asal PKS) yang melaksanakan kompensasi kenaikan harga BBM tersebut.
"Kita tidak mau dalam posisi itu. Tapi sekali lagi, PKS mengingatkan, prinsip dasar menaikkan harga BBM itu domainnya ada di pemerintah," tandasnya.
[zul]
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengingatkan kompensasi yang akan diberikan kepada masyarakat karena kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jangan dijadikan sebagai alat politik. 
BERITA TERKAIT: