Demikian disampaikan Ketua DPD Partai Demokrat Bali Mudharta kepada
Rakyat Merdeka Online pagi ini (Jumat, 22/3).
"Demokrasi kita memang begitu. Justru musyawarah mufakat itu adalah demokrasi yang paling mulia. Karena sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Sila keempat itu kan seperti itu. Jadi musyawarah dulu," jelasnya.
Tapi, dia mengingatkan, aklamasi bukan harga mati. Kalau memang tidak tercapai kata sepakat, maka harus ada pemilihan atau
voting, one man one vote untuk menentukan siapa pengganti Anas Urbaningrum pada Kongres Luar Biasa yang akan digelar di Bali akhir bulan ini.
"Tapi dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, baru masuk voting. Voting adalah pilihan terakhir dalam membuat keputusan atau memilih ketua umum," tandasnya.
[zul]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: