Pengamat politik Rico Marbun mengakui, tak ada aturan yang mewajibkan seseorang untuk mundur dari jabatan pimpinan DPR kalau menjadi ketua umum sebuah partai.
Menurutnya, Marzuki Alie mengungkapkan hal tersebut bukan karena merasa dia bisa atau tidak menjalankan kedua jabatan itu. Tapi karena merasa posisi dia sebagai Ketua DPR, merupakah leverage politik untuk saat ini.
Meski, sambung Rico, Marzuki Alie akan mengorbankan etika politik yang tersebar di hampir semua partai bahwa ketua umum mundur dari jabatan pimpinan DPR.
"Kalau misalnya dia mundur dari Ketua DPR, mungkin ya grade dia terhadap salah satu elemen kekuasaan itu akan berkurang," ujar Rico kepada
Rakyat Merdeka Online kemarin petang.
Karena, ungkap Rico, jamak diketahui di Demokrat itu banyak 'matahari' yang bersinar lebih terang dibanding Marzuki Alie. Sehingga dia tetap membutuhkan jabatan Ketua DPR itu sebagai leverage politiknya.
"Karena Ketua DPR itu kan jabatan yang dahsyat, yang tak bisa dianggap enteng. Dia harus bisa memastikan sebagai ketua umum partai, di satu sisi dia akan memberesi internal partai, tapi ke publik dia masih punya leverage politik," tandas Rico.
Di Solo Sabtu malam, Marzuki Alie mengungkapkan, jika terpilih menjadi ketua umum, dia tidak akan mundur dari jabatannya Ketua DPR. "Jika saya ditugaskan menjadi ketua partai, saya tidak akan mundur dari DPR. Saya sanggup memegang dua jabatan itu," ujarnya.
Ia beralasan bahwa sikap serupa pernah dilakukan oleh Akbar Tandjung. Selain menjadi Ketua Umum Partai Golkar waktu itu, Akbar juga memegang jabatan sebagai Ketua DPR RI. "Dia bisa mengerjakan dua tanggung jawab itu secara simultan, selain itu, dia juga berhasil mengangkat Partai Golkar yang sempat terpuruk," kata Marzuki.
[zul]
Marzuki Alie menegaskan tidak akan mundur dari jabatan Ketua DPR kalau terpilih sebagai ketua umum DPP Partai Demokrat pada Kongres Luar Biasa yang akan digelar kabarnya 20 Maret mendatang. 
BERITA TERKAIT: