Politikus Demokrat Tak Mau Ambil Pusing dengan Tahun Politik

"Mungkin jelang pemilu 2014 suhu politik mulai panas jadi ditafsirkan saat ini dinilai tahun politik. Tapi sesungguhnya tidak ada pengaruhnya yang ada saat ini saya tetap kosentrasi kerja dan kerja," kata Mulyadi dalam keterangannya kepada pers (Sabtu, 9/3).

Baginya yang terpenting sebagai sebagai wakil rakyat harus konsentrasi menjalankan tugas di parlemen memperjuangkan kepentingan rakyat.

"Tentu tugas utama kami di parlemen adalah mengawal program-program pemerintah agar terlaksana sesuai perencanaan. Dimana progaram tersebut manfaatnya sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat," jelasnya.

Menurut Wakil Ketua Komisi V DPR ini ada beberapa program yang secara khusus dikawal oleh Komisinya. Di antaranya adalah Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), atau yang lebih dikenal Bedah Rumah buat masyarakat yang tidak mampu, dan PNPM Mandiri.

"Program-program pro rakyat tersebut program yang dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat dan juga di pedesaan. Sehingga saya selaku wakil rakyat harus pula mengawal program tersebut," ungkapnya.

"Pada prinsifnya kami kader Partai Demokrat sebagai pendukung utama Pemerintahan SBY, harus memastikan program tersebut berjalan dgn baik," sambung politisi asal Daerah Pemilihan Sumatera Barat II ini.

Karena itu dirinya mengaku tidak mempunyai rasa khawatir dengan hiruk pikuk politik saat ini menjelang pemilu 2014. "Saya yakin rakyat sudah cerdas, tahu mana yang berbuat dan mana yang tidak. Karenanya fokus utama saya sebagai wakil rakyat kerja dahulu," tuturnya.

Meski masa tugas sebagai anggota Dewan pada periode ini akan habis sekitar satu tahun lagi, Mulyadi akan tetap konsisten dan kosentrasi memperjuangkan kebutuhan rakyat. Salah satunya mengawal program-program pemerintah yang pro rakyat.

"Saya dipilih oleh rakyat, tentunya saya mempunyai kewajiban memperjuangkan aspirasi rakyat seperti mengawal program-program pemerintah," tutur Mulyadi.

Karena itu Mulyadi juga meminta agar para menteri yang bersinergi dengan Komisi V agar menjalankan arahan Presiden. "Oleh karena itu Kementrian selalu kami ingatkan dalam menyusun prgram/kegiatan harus mengacu kepada anggaran berbasis kinerja seperti arahan Bapak Presiden, dimana outcomenya harus terukur," pinta Mulyadi. [zul]