Demikian disampaikan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suryo Bambang Sulisto. Kemarin malam (Senin, 28/1), Suryo menggelar makan malam bersama para anggota Kadin dengan Menteri Perindustrian, MS Hidayat, dan mantan Menteri Tenaga Kerja, Fahmi Idris, di Jakarta.
Di bawah kepemimpinan Suryo, Kadin Indonesia telah mengagendakan peningkatan sosialisasi program reformasi, depolitisasi dan profesionalisme secara lebih optimal kepada seluruh pemangku kepentingan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah dan mengantisipasi upaya-upaya yang dinilai oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia tidak sesuai dengan visi dan misi Kadin Indonesia.
Belakangan ini, Kadin Indonesia dilanda masalah internal yang melibatkan Kadin Daerah (Kadinda) dan asosiasi-asosiasi di bawah Kadin. Diduga, riak-riak itu karena program reformasi dan depolitisasi tak mudah diterima dan kuatnya kepentingan-kepentingan lain, khususnya politik, yang tidak sejalan dengan misi reformasi Kadin.
"Kami menganggap reformasi, depolitisasi dan profesionalisasi Kadin Indonesia sangat penting, karena Kadin Indonesia sebagai mitra pemerintah, menghadapi tantangan dunia usaha yang sangat besar saat ini yaitu mendorong perekonomian daerah secara optimal dan itu tidak dapat dilakukan tanpa tiga langkah tersebut," ujarnya Suryo dalam rilisnya, Selasa (29/1).
Untuk mendukung tiga program besar itu, beberapa waktu lalu, Kadin Indonesia telah melakukan perubahan struktur kepengurusan dari semula berjumlah 21 jabatan menjadi 36 jabatan. Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan mengoptimalkan kinerja organisasi.
Dengan merangkul lebih banyak lagi pengusaha nasional serta penyeimbangan beban kerja organisasi, Kadin Indonesia meyakini perubahan struktur tersebut dapat mendorong program-program yang belum berjalan optimal sebelumnya.
Mantan Menteri Tenaga Kerja, Fahmi Idris, yang pernah memimpin Formatur Kadin, menyarankan organisasi itu memperbanyak perundingan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada.
[ald]
BERITA TERKAIT: