Aria Bima: Ini Perang Dagang, Harus Dilawan

Ancaman dan hujatan lembaga asing terhadap Indonesia harus disikapi pemerintah dengan tegas. Hal ini disampaikan Politisi PDI Perjuangan Aria Bima berkaitan dengan pernyataan LSM internasional Rainforest Action Network (RAN) yang meminta perusahaan-perusahaan di luar negeri tidak membeli hasil hutan Indonesia.

Menurut Aria Bima, seruan dari RAN merupakan ancaman terhadap perekonomian Indonesia dan harus dilawan.

  "Ini ancaman. Ini perang dagang. Harus dilawan. Pemerintah harus tegas mengatasi tudingan itu," katanya di Jakarta, siang ini (Rabu, 17/19). Kecaman RAN itu disampaikan beberapa hari setelah Presiden SBY menerima penghargaan di bidang lingkungan dari tiga LSM internasional, di New York, tanggal 26 September lalu.

RAN menuduh kebijakan pemerintah Indonesia di bidang industri kerap mengorbankan lingkungan dan satwa langka demi kepentingan bisnis serta mendesak perusahaan-perusahaan di luar negeri agar tidak membeli hasil hutan Indonesia.

  Kepada media massa luar negeri, LSM tersebut menuding Indonesia sebagai penghasil emisi karbon terbesar ketiga di dunia dan tidak melindungi populasi harimau Sumatera. RAN bersama perusahaan boneka raksasa Amerika, Disney, kemudian mengumumkan kebijakan Disney bahwa mereka akan menghentikan pengadaan produk hasil hutan dari Indonesia. Alasannya hasil hutan Indonesia merupakan daerah berisiko tinggi atau high risk region.

Padahal selama ini Disney tidak pernah mengimpor bahan baku dari Indonesia. Sementara di sisi lain, produk Disney dengan leluasa merajai pasar dalam negeri Indonesia.

Aria menilai, kecaman LSM yang bermarkas di New York dan pengumuman Disney merupakan ancaman terhadap perekonomian nasional dan upaya mempermalukan pemerintah RI  dan SBY sebagai Kepala Negara. Apalagi kecaman RAN dilakukan beberapa hari setelah SBY menerima "Leadership Environment Award" dari tiga LSM internasional, WRI, WWF dan TNC di New York sebagai penghargaan terhadap Indonesia yang telah berusaha meningkatkan peranannya guna mengatasi persoalan dunia.

"Pemerintah harus tegas. Kita nggak ada urusan dengan RAN. Kita negara berdaulat. Nggak usah digurui apalagi mendikte bagaimana cara melestarikan lingkungan. RAN jangan coba-coba menghujat. Apalagi ini menyangkut presiden. Bagaimana pun, SBY sebagai Kepala Negara harus dibela. Di dalam negeri kita boleh beda pendapat, tapi kalau sudah menghadapi asing, kita harus membela Kepala Negara," katanya.

Aria juga meminta pemerintah, termasuk Menteri Perdagangan Gita Wirjawan agar lebih tegas menghadapi kampanye hitam yang juga gencar dilakukan LSM asing di Indonesia.  

"Ini ancaman. Ini perang dagang kok. Produk mereka bisa banjiri Indonesia kenapa kalau kita selalu dipersulit? Faktanya, produk kita selalu dicap macam-macam, seperti beras mengandung arsenik, produk hutan tidak ramah lingkungan, dan lainnya,” tegas dia.

  Setali tiga uang dengan RAN, LSM asing Greenpeace yang beroperasi di Indonesia juga dituding memiliki agenda serupa karena terus-terusan melancarkan kampanye negatif  terhadap Indonesia. Seolah-olah di Indonesia tidak ada pemerintah, rakyat dan aturan yang menjaga kelestarian lingkungan. 

“LSM Greenpeace jangan biarkan mengatur kita. Harus kita lawan. Sesama warga bangsa, kita harus anggap itu ancaman dari luar. Negara  yang menitipkan agenda kepada LSM asing itu harus dilawan. Jangan takut,” paparnya.  

Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi meminta agar LSM asing tidak sembarangan menyerukan agar memboikot produk-produk Indonesia.

"Masing-masing punya justifikasi, bagi kita itu tidak ada masalah. Greenomics tidak anti industri. Jadi kalau ada boikot-boikot harus adil juga. Tidak boleh asal boikot tanpa disertai bukti. Kita akan buat sikap resmi kepada pemerintah. Dan pemerintah harus pro aktif mempelajari temuan-temuan LSM," ujarnya. [dem]