Tarmidi Suhardjo, Kader Loyal yang Akhirnya Dicampakkan Mega

"Ia bukan kader kos-kosan. Saya mengenangnya sebagai politisi yang bersahaja dan setia pada cita-cita partai dan bangsa," ujar jurnalis senior Teguh Santosa yang mengenal dekat Tarmidi Suhadjo.



Tarmidi memulai karier politiknya di PDI yang kemudian menjadi PDIP sejak awal, tak lama setelah penguasa Orde Baru menyatukan sejumlah partai politik menjadi PDI dan PPP. Dari sekadar penggembira dan pendukung biasa, ia menjadi Ketua Ranting PDI Kebun Pala, sampai tahun 1983.



Sukses memimpin Anak Ranting Kebun Pala, Tarmidi menjadi Ketua Pengurus Anak Cabang Kramat Jati, Jakarta Timur sampai tahun 1994. Lalu sebagai Ketua DPC PDI Jakarta Timur sampai 2000.

Antara tahun 1993 dan 1994 terjadi perubahan besar di tubuh PDI. Mega yang tak diinginkan Orde Baru merebut kursi ketua umum dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya, Desember 1993. Tapi kubu Soerjadi yang didukung Orde Baru masih tetap mengklaim pemimpin PDI yang sah.

"Tarmidi Suhardjo adalah orang yang berperan menentukan keberhasilan Mega di detik-detik terakhir menjelang deadlock," ujar Teguh.



Ketegangan di tubuh PDI terus berlangsung hingga peristiwa 27 Juli 1996 ketika massa kedua kubu bentrok memperebutkan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro.


Nasib baik mulai berpihak pada kubu Mega setelah Soeharto mengundurkan diri Mei 1998. PDI yang dipimpin Mega mengubah nama menjadi PDI Perjuangan dan memenangkan pemilihan umum 1999 dengan dukungan yang fantastis. Adapun Tarmidi pada tahun 2000 terpilih sebagai Ketua DPD DKI Jakarta.

Mestinya posisi itu baru berakhir tahun 2005.



Di tahun 2002 Tarmidi terdepak dari PDIP. Mega mencampakkan Tarmidi menjelang pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2002. Padahal ketika itu Tarmidi telah mendapatkan rekomendasi Rakerdasus DKI Jakarta sebagai calon gubernur dari partai berlambang banteng bermoncong putih itu.

Namun nyatanya, Megawati dan Taufik Kiemas memilih mantan Pangdam Jaya Sutiyoso yang diduga terlibat dalam peristiwa 27 Juli 1996. [arp]