Presiden SBY: Perilaku Birokrasi yang Lambat Harus Diakhiri

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/zulhidayat-siregar-1'>ZULHIDAYAT SIREGAR</a>

LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kamis, 16 Agustus 2012, 13:13 WIB

Presiden SBY: Perilaku Birokrasi yang Lambat Harus Diakhiri

ilustrasi/ist

Untuk mengelola negara Indonesia, yang besar dan luas, diperlukan kesungguhan dan keseriusan dari segenap aparatur pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Karena itu, reformasi birokrasi dan good governance menjadi sangat penting.

"Kita semua berbagi peran dan tanggung jawab. Apa yang kita putuskan di Jakarta, keberhasilannya ditentukan pula oleh pemerintahan di daerah-daerah," ujarnya.

Dalam mengelola pemerintahan, Presiden mewajibkan seluruh jajaran birokasi lebih meningkatkan peran dan fungsinya secara optimal dan maksimal. Pelayanan publik harus menjadi salah satu bagian mendasar dalam reformasi birokrasi.

Demikian disampaikan Presiden SBY saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-67 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dalam Depan Sidang Bersama DPR-DPD di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta (Kamis, 16/8).

"Percepatan reformasi birokrasi, tidak dapat ditawar-tawar. Percepatan reformasi birokrasi sangat penting, agar tercipta jajaran aparatur negara yang handal, profesional, dan bersih, berdasarkan kaidah-kaidah good governance and clean government," paparnya.

Pengelolaan pemerintahan juga terus diiringi dengan perluasan peran publik mulai dari partisipasi pada perencanaan pembangunan, hingga membuka akses publik untuk ikut mengawasi kegiatan pengelolaan pemerintahan.

"Inilah bagian penting dari pemerintahan yang melibatkan partisipasi publik. Inilah esensi dari sebuah pemerintahan open government."

"Sungguh pun reformasi birokrasi terus kita galakkan, tapi masih dijumpai jajaran birokrasi yang belum responsif, cenderung lalai, dan bahkan menghambat jalannya pembangunan. Tabiat dan perilaku seperti ini harus kita ubah dan akhiri," harapnya. [zul]