Seskab Dipo Alam Punya Data Menteri Kongkalikong

Presiden sudah tahu siapa saja pejabat atau bahkan menteri yang suka kongkalikong urusan terkait duit. Menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alam bahkan sudah punya catatan dan datanya. Tapi dia tak mau ekspos ke publik, karena sebentar lagi akan terkuak dengan sendirinya.

Kemarin, Seskab mengatakan, data itu bukan saja berisi nama-nama menteri dan pejabat di pemerintahan, tapi juga nama sejumlah politisi di Senayan. Jangan dikira Presiden diam, tidur atau melempem. Presiden tahu, karena sistemnya bergerak. Ada laporan yang berjalan dan berproses untuk menindak pejabat itu.

"Soal menteri mana yang terlibat, tunggu tanggal mainnya saja. Presiden tahu kok, siapa yang main kongkalikong itu, cuma nggak bisa mencampuri karena itu menjadi tugas penegak hukum," tegas  Dipo Alam.

Kepada Rakyat Merdeka, dia menjelaskan, yang terlibat aktif melakukan kongkalikong di Kementerian, biasanya kalangan eselon satu. Dia sering mengingatkan sejumlah menteri, yang sepak terjang eselon satunya meresahkan. Kata dia, ada Irjen di sejumlah kementerian yang kemungkinan sudah “masuk angin” sampai-sampai membiarkan kongkalikong terjadi di lembaganya dengan politisi DPR. Ada juga, sejumlah dirjen yang takut pada oknum partai yang perilakunya seperti penguasa anggaran di negara ini.

"Dirjen-dirjen ada yang takut kepada oknum parpol yang selalu minta perhatian itu," ujarnya.

Minta perhatian, dalam bahasa Dipo berarti, mereka orang-orang yang menginginkan keuntungan saat pembahasan mata anggaran tertentu. "Kita sudah catat, oknum-oknum Senayan yang minta perhatian itu,” kata dia.

Minta perhatian ini, misalnya, dilakukan dengan kode “bintang” di APBN. Bintang itu artinya, bisa diblok sementara atau ditunda pencairannya. "Lalu setelah ada deal, bintangnya dilepas,” katanya.

Selama ini, dia tidak pernah menggubris tanda bintang itu. Biarpun resikonya, anggaran Sekretariat Kabinet dibonsai, Dipo janji sepeser pun tak akan pernah mau meladeni keinginan politisi yang minta perhatian itu. "Jika ada anggaran yang dibintangi atau diblokir sementara karena pelbagai alasan dan untuk pencairannya harus melalui kongkalikong, lebih baik anggaran itu ditahan,” ujarnya.

Menurut Dipo, mengutip pernyataan Presiden, anggaran negara seyogyanya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, jangan sampai terganggu karena kepentingan sempit dari oknum yang tidak bertanggung jawab kepada rakyat.

Darimana Presiden dapat info? Kata Seskab, antara lain dari pihak aparat, baik itu Kepolisian, Kejaksaan atau aparat hukum lainnya. Sebab, ada di antara lembaga tersebut, yang sedang mengajukan izin untuk memeriksa sejumlah pejabat terkait hukum.

Ditanya, kenapa Presiden tidak menindak menteri atau pejabat yang kongkalikong dengan oknum DPR? Dipo Alam menjawab, Presiden tahu aturan dan sangat menyadari  bahwa lembaga kepresidenan itu bukan lembaga hukum. "Tapi bukan berarti diam, semangat anti korupsinya tetap menyala-nyala dan berjalan sesuai sistem,” tegasnya.

Kalangan politisi Senayan heboh menanggapi ini. Politisi Golkar Bambang Soesatyo meminta Presiden SBY atau Seskab tunjuk hidung saja. Dalam sistem hukum di Indonesia, setiap warganegara yang mengetahui suatu kejahatan, wajib hukumnya memberikan keterangan kepada penegak hukum, dalam hal ini KPK, kepolisian, atau kejaksaan.

Malah, menurut Bambang, baiknya KPK meminta keterangan dari Presiden tentang kongkalikong anggaran itu. "Mengingat sumber informasi presiden dari mana-mana, termasuk dari intelijen," ujarnya. [zul]