KORUPSI PENGADAAN AL QURAN

Sekjen Nasdem: Partai (Golkar) Harus Bertanggung Jawab!

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/zulhidayat-siregar-1'>ZULHIDAYAT SIREGAR</a>

LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Minggu, 01 Juli 2012, 09:05 WIB

Sekjen Nasdem: Partai (Golkar) Harus Bertanggung Jawab<i>!</i>

ahmad rofiq

Kasus korupsi pengadaan Al Quran yang melibatkan anggota DPR dari Partai Golkar Zulkarnaen Djabar sangat naif. Selain itu juga, kasus yang juga melibatkan Direktur Utama PT KSAI, Dendi Prasetia Zulkarnaen Putra, harus menjadi tamparan bagi rakyat Indonesia. DP adalah Sekjen Gema MKGR, under bouw Partai Golkar, yang tak lain putra kandung ZD sendiri.

"Para elit politik harus melakukan controling terhadap anggotanya secara maksimum agar niatan untuk memperbaiki negeri ini tidak hanya sekadar kata-kata," ungkap Sekjen DPP Partai Nasdem Ahmad Rofiq kepada Rakyat Merdeka Online (Minggu, 1/7).

Menurut Rofiq, kalau pengadaan kitab yang suci plus keramat itu berani dikorup, apalagi urusan lain yang tidak ada hubungannya dengan kitab suci. Itu membuktikan Anggota DPR sudah membabi buta dalam melakukan korupsi.

"Kasus ini juga menjadi jawaban bagi semuanya atas korupsi yang semakin

menjadi-jadi. Karena moralitas itu telah lumpuh, kepekaan terhadap nilai-nilai itu juga telah hilang. Jadi orang tidak bisa lagi membedakan mana yang haq dan mana yang bathil," sambung Rofiq.

Orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi, lanjut Rofiq, sama dengan orang-orang yang tidak punya agama, sekalipun dia beragama.

"Yang menjadi sebab korupsi Al Quran ini terjadi karena antara DPR dan pemerintah sama-sama buka mata untuk melakukan itu. Al Quran dianggap bagian dari komoditi sehingga tidak ada lagi beda mana Al Quran dan mana gedung atau lainnya. Sehingga sama saja dengan kasus-kasus korupsi lainnya," tegas Rofiq.

Korupsi yang banyak melibatkan anggota DPR ini semakin menguatkan bukti bahwa
anggota Dewan menganggap menjadi wakil rakyat adalah bagian dari pekerjaan, sehingga jabatan itu dieksploitasi untuk memperkaya diri dan kelompok. "Apapun ceritanya korupsi harus dibasmi. Dan partai yang bersangkutan harus bertanggungjawab," tandas Rofiq.

Karena itu, institusi hukum harus bicara dan bertindak lebih tegas. "Hukum di negeri ini memang tumpul, tapi sekarang ini waktunya untuk melakukan penajaman kembali terhadap fungsi-fungsi hukum," demikian Rofiq, mantan Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini. [zul]