DPR Harus Tolak Pinjaman untuk IMF!

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ade-mulyana-1'>ADE MULYANA</a>
LAPORAN: ADE MULYANA
  • Sabtu, 30 Juni 2012, 16:50 WIB
DPR Harus Tolak Pinjaman untuk IMF<i>!</i>
dani setiawan/ist
RMOL. Koalisi Anti Utang (KAU) mengkritik Pemerintahan SBY terkait rencana pemberian pinjaman kepada International Monetary Fund alias IMF. Pemerintah dianggap tidak peka karena mau memberikan pinjaman sementara utang nasional kita masih banyak.

"Kami menolak rencana itu," tegas Direktur KAU Dani Setiawan kepada Rakyat Merdeka Online sesaat tadi (Sabtu, 30/6).

Rencana pemberian pinjaman kepada IMF merupakan hasil pertemuan Kelompok G20 di Los Cabos, Mexico, pekan lalu. Negara-negara anggota diminta menambah cadangan modal IMF untuk menanggulangi krisis. Negara-negara eropa dan AS butuh lebih banyak likuiditas dari negara berkembang untuk memulihkan perekonomian negara-negara yang dilanda krisis.

Menurut Dani, menjadikan IMF sebagai agen pemulihan krisis adalah keliru dan sesat. Saat ini IMF tengah mengalami krisis legitimasi atas peranannya yang telah membangkrutkan ekonomi negara-negara berkembang.

Tambahan modal kepada IMF, katanya, akan menjadikan rakyat Eropa semakin sengsara. Karena utang-utang IMF akan digunakan untuk menyelamatkan industri keuangan (bank) di Eropa dengan tetap meminta rakyat melakukan sejumlah kebijakan pengetatan, seperti penurunan gaji, PHK, dan pencabutan subsidi. Sama sekali tidak diperuntukan untuk membantu rakyat Eropa.

Ditambahkan Dani, seharusnya Menteri Keuangan Agus Martowardojo tidak dengan gampangnya berdalih bila pinjaman 1 miliar dolar AS yang akan diberikan diambil dari cadangan devisa negara yang kini berjumlah 111,52 miliar dolar AS.

"Menkeu harus berkaca pada kondisi ekonomi Indonesia. Utang RI masih banyak dan bahkan akan menarik utang baru USD 5 miliar dari World Bank, ADB, Australia, dan lembaga donor lainnya, sebagai antisipasi dampak krisis Eropa," terang dia.

"Kami mendesak DPR menolak rencana ini karena bertentangan dengan kepentingan nasional dan konstitusi. Dan kami menyerukan agar Indonesia tidak usah terlibat dalam menghidupkan kembali lembaga (IMF) yang harusnya sudah jadi fosil," tandasnya.[dem]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA