Sekretaris F-Hanura: SBY Tak Pantas Bandingkan Partainya dengan Partai Lain

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/zulhidayat-siregar-1'>ZULHIDAYAT SIREGAR</a>

LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Jumat, 15 Juni 2012, 14:12 WIB

Sekretaris F-Hanura: SBY Tak Pantas Bandingkan Partainya dengan Partai Lain

saleh husin/ist

Pernyataan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bahwa masih banyak partai lain yang lebih korup dibanding partainya terus menjadi polemik.

Sekretaris Fraksi Hanura Saleh Husin memandang, SBY mengungkapkan itu karena dalam suasana marah.

"Saya kira SBY berpidato dalam suasana agak marah dimana beliau terlihat kurang bijak dalam penyampaiannya sehingga mengaitkan partai lain dalam permasalahan internal yang dihadapinya," ujar Saleh kepada Rakyat Merdeka Online (Jumat, 15/4).

"Jadi apa yang kami lihat di televisi dapat kami maklumi. Walaupun hal tersebut tidak sepantasnya beliau ungkapkan di publik," sambung Saleh.

Karena, tambah Saleh, sebagai Presiden, harusnya SBY menjadi pengayom dan tidak membanding bandingkan antara satu partai dengan partai lainnya.

"Dan harusnya ia menyampaikan solusi yang harus dilakukannya untuk perbaikan bangsa kita ke depan," jawab anggota Komisi V DPR ini diplomatis saat ditanya bukankah sebagai Presiden, SBY harusnya malu membeberkan hal tersebut karena sama saja ia telah gagal dalam perang melawan korupsi sebab faktanya korupsi masih merajela sesuai data yang dilansirnya tersebut.

Sebagaimana diketahui, pada acara silaturrahim Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat Rabu malam lalu, SBY mengungkapkan ketidakterimaannya bila partainya disebut partai yang paling korup. Karena menurutnya, masih banyak partai lain yang kadernya paling banyak tersangkut kasus korupsi dibanding partainya.

"Saya beri contoh. Di DPRD Provinsi, dalam jangka 2004 hingga tahun ini, 2012, korupsi yang dilakukan oknum Demokrat 3,9 persen atau peringkat 5 dari seluruh partai. Masih ada 4 partai lain di atas kita. Masing-masing ada 34,6 persen, 24,6 persen, 9,2 persen dan 5,32 persen. Total 75 persen," beber SBY.

Sedangkan untuk DPRD Kabupaten/Kota pada periode yang sama Demokrat menempati peringkat tiga dengan 11,5 persen, terkait kader partai yang terlibat kasus korupsi. Di atasnya, terang SBY, masih ada dua parpol, masing-masing 27 persen, dan 14,4 persen.

"Sedangkan untuk tingkat Menteri, DPR, Gubernur, dan Wali Kota/Bupati, oknum PD juga menempati posisi tiga. Di bawah dua parpol. Diatasnya masih ada dua parpol dengan angka 33,7 persen, dan 16,6 persen," unkap SBY saat itu. [zul]