Taufik Kurniawan Bantah Transaksi PT di Balik Isu BBM

"Belum selesai, nanti dimulai lagi jam setengah tujuh," ucapnya kepada Rakyat Merdeka Online, di gedung Nusantara III DPR, beberapa saat lalu (Jumat, 30/3).

Menurutnya ada beberapa pembahasan penting yang membuat perdebatan alot yaitu soal sistem voting apabila terpaksa dilakukan bila musyawarah mentok, dan juga pencabutan pasal 7 ayat 6  UU 22/2011 tentang APBN yang berbunyi harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan. Selain itu, perdebatan alot soal penyamaan formulasi tentang perbedaan fraksi-fraksi tentang batasan pemerintah menyesuaikan harga BBM bersubsidi.
 
Sekjen DPP Partai Amanat Nasional itu membantah telah terjadi transaksi Parliamentary Threshold (PT) atau ambang batas parlemen dalam penentuan sikap fraksi-fraksi koalisi pemerintah dalam penentuan naik tidaknya harga BBM.

Kabarnya, soal PT sudah disepakati antara 3 hingga 4 persen oleh fraksi di DPR setelah sebelumnya, partai-partai menengah (PAN, PKB, PPP) memprotes besaran PT yang diusulkan partai besar.

"Tidak ada itu kaitan BBM dengan PT," tegasnya.[ald]