"Kalau ingin meningkatkan popularitas bukan seperti itu. Semua orang tahu CSIS siapa dan tidak pernah melakukan survei. Kok tiba-tiba membuat opini melalui survei yang menyesatkan.
Aya-aya wae," kata Direktur Eksekutif Kebijakan Publik, Rusmin Effendy, kepada
Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Kamsi, 16/2).
Menurut Rusmin, setiap lembaga survei harus mentaati kode etik dan menyebutkan secara jujur latar belakang responden, sampling, termasuk lokasi apakah dilakukan secara lokal atau nasional. Kalau tidak, maka hasilnya pasti abal-abal, apalagi CSIS punya repurtasi sebagai think thank Orde Baru.
"Karena itu, tidak perlu khawatir sponsor survei CSIS dalangnya ada di kabinet sekarang ini dan sudah dua kali menjadi menteri tanpa prestasi apapun, tapi masih saja dipertahankan. Ya, mungkin saja dia ingin melakukan politik balas jasa dengan cara mendongkrak popularitas murahan," tegas Rusmin.
Rusmin mengakui, belakangan ini sedang terjadi perang lembaga survei yang menyangkut elektabilitas partai dan capres, bahkan ada partai yang terus tepuruk dan mengalami degradasi akibat prilaku elite partai sendiri. Kondisi inilah yang membuat banyak elite partai melakukan migrasi politik.
"Saya percaya migrasi politik ini akan menjadi trend sepanjang 2012. Karena itu, CSIS haruas menjaga kredibilitas lembaga dan tidak melakukan kebohongan publik dan membuat opini menyesatkan," tegas dia.
Sekarang ini, lanjut Rusmin ada fenomena politik baru di masyarakat berupa kerinduan untuk kembali ke Golkar. Publik merindukan Golkar seperti era Soeharto.
"Saya optimistis fenomena maasyarakat ini menjadi modal utama Golkar merebut kembali kejayaan di masa lalu," demikian Rusmin.
[ysa]
BERITA TERKAIT: