Memetakan Wajah Konflik Indonesia

INDONESIA dalam keadaan memprihatinkan terutama karena begitu seringnya muncul konflik horizontal yang tidak hanya mengganggu keamanan tetapi sudah menjurus pada perpecahan sebagai suatu bangsa. Konflik muncul bersumber pada permasalahan yang sangat sederhana hingga pada sumber yang kompleks dengan segala kepentingan masing-masing.

Sungguh memrihatinkan meski sudah berusia 66 tahun merdeka, Indonesia belum  menunjukkan sebagai bangsa besar yang mencintai damai damai dan sekaligus sebagai bangsa majemuk (pluralis) yang saling menghargai satu sama lain. Parahnya  kondisi ini juga disebabkan oleh otonomi daerah yang masing-masing daerah menunjukkan kebanggaan primordial. Sementara itu, kepentingan dan kesejahteraan rakyat banyak belum juga terakomodasi oleh pemerintah pusat ataupun lokal. Bahkan contoh buruk perilaku elit politik mempengaruhi dan dibaca semua rakyat.

Apa yang terjadi di Indonesia saat ini sangat tidak sesuai dengan dasar, lambang dan semangat nilai-nilai luhur sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila.  Tiada hari tanpa tayangan konflik horizontal, juga peseteruan elit politik serta kegagalan dalam menjalankan negara dan memimpin bangsa ke suatu tujuan yang termuat dalam sila terakhir Pancasila.

Terkait dengan konflik atau gangguan keamanan, beberapa data yang muncul setidaknya ada lima jenis konflik yakni, konflik sebagai konsekuensi dari Otda dan Pilkada; konflik horizontal antar warga; konflik vertikal antara pemerintah dan warga; separatisme; dan radikalisme.

Pada saat ini ada sekitar 440 kabupaten di Indonesia dan setidaknya 90 acara pilkada tiap tahun. Ini berpotensi terjadinya konflik horizontal.

Pemekaran atau pembagian wilayah otonomi daerah adalah menggunakan pembagian kerajaan jaman dulu bahkan Banten oleh media disebut sebagai bangunnya kembali sebuah dinasti jaman dulu. Munculnya “raja-raja kecil” tidak hanya dari perilaku pemerintah setempat, juga perilaku yang membudaya dari pemimpin informal di daerah tersebut.

Akibat negatif dari otonomi daerah adalah perebutan atas wilayah (sengketa pulau) antar provinsi misalnya konflik batas wilayah Musi Rawas vs Musi Banyuasin, Pulau Seribu (Bantven vs DKI Jakarta), Pulau Berhala (Jambi vs Kepri), Pulau Lari-larian (Kalsel vs Sulsel) dan Pulau Tujuh (Kepri vs Babel). Menurut data ada sekitar 964 sengketa wilayah perbatasan di dalam negeri. Konflik perbatasan ini sangat mungkin berpotensi menjadi picu konflik horizontal.

Beberapa alasan terjadinya konflik perbatasan adalah kewenangan pengelolaan sumberaya alam, kawasan perkembunan, kehutanan, pertambangan dan energi.

Konflik vertikal antara pemerintah vs masyarakat seperti yang terjadi di Freeport ataupun Jayapura (Konggres Papua III) akan sering terlihat di beberapa bagian daerah rawan konflik.

Perseteruan daerah dan pusat atau daerah mempunyai keberanian untuk mengatakan tidak kepada pusat seperti kasus Walikota Solo vs Gubernur Jateng, Gubernur Kalteng vs Menko Ekuin, Papua vs Pemerintah Pusat, dll.

Kasus korupsi akan memicu konflik horizontal dan vertikal mengingat tidak ada kejelasan penyelesaian kasus hukum dan moral (sesuai dengan keyakinan masyarakat). Tanpa harus mempertanyakan pertimbangan keputusan hukum, pelepasan kasus korupsi melalui mekanisme pengadilan akan memicu ketidakpuasan masyarakat.

Belum terhitung konflik horizontal antar kampung, desa, sekolah dan kelompok.

Pontensi gangguan keamanan pada tahun 2012 akan banyak terjadi terkait dengan langkanya bahan pangan, bahan bakar di beberapa daerah dan bencana alam (banjir dan kekeringan). Instabilitas politik di tingkat pusat akan mempengaruhi stabilitas politik di tingkat daerah.

Untuk menangani gangguan atau instabilitas keamanan, cara yang paling mudah adalah menggunakan pendekatan keamanan (represif). Namun sepertinya dari banyak kasus yang ada, tidak selalu pendekatan keamanan memberikan hasil yang maksimal dan sebaiknya untuk dihindari pendekatan represif.  Freeport, Tiaka, Mesuji, Pulau Panjang, Bima  bahkan Sumenep, dan kasus Sidomulyo - Kalianda adalah beberapa kasus yang dapat  dijadikan pembelajaran bagi bangsa Indonesia.

Untuk kondisi sekarang, perlu dan penting untuk melakukan tindakan antisipatif melalui pencerahan dengan melakukan seminar atau diskusi kebangsaan di berbagai tempat. Thema yang diusung adalah Nasionalisme Lokal: Menjaga Keutuhan & Persatuan Nasional Melalui Pluralisme Lokal (Think Nationally, Act Locally).  [***]

Penulis adalah Penanggung Jawab Gerakan Ekayastra Unmada - Semangat Satu Bangsa (Dari Wartawan, Oleh Wartawan, Untuk Indonesia)