Imbauan itu disampaikan Ketua Umum Angkatan Muda Indonesia Bersatu (AMIB) Feri Antonius dalam keterangan resminya kepada redaksi (Minggu, 5/2).
Pengajar Sosiologi Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Eggy Sudjana mengatakan muslim yang mati syahid sekalipun akan tertunda masuk surga sebelum ada orang yang mau menanggung utang yang ditinggalkan semasa hidupnya. Dia menyampaikan hal itu terkait bertambahnya utang Indonesia yang pada tahun ini mencapai hampir Rp 2000 triliun.
Justru, sambung Feri, peningkatan peringkat utang Indonesia dengan predikat 'layak investasi' akan lebih dimanfaatkan pihak swasta untuk mengembangkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
"Dengan naiknya peringkat utang Indonesia ke level layak investasi Moody's Investor Service, telah menyempurnakan peringkat layak investasi yang sebelumnya sudah diberikan Fitch Ratings," kata dia.
Ferry meyakini pemerintah tetap akan mampu mengendalikan volume penarikan utang. Ada dua hal yang akan menjadi ukuran, pertama, pemerintah akan menarik utang sesuai perintah undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 (UU APBN 2012), dan kedua, pemerintah senantiasa akan menjaga defisit anggaran.
"Hanya mereka yang memiliki pola pikir lama dan sempit memandang pengelolaan hutang dari sisi konsumsi. Padahal pesan dari pemberian peringkat tersebut akan lebih berdampak pada perkembangan bisnis, dalam hal ini pihak swasta," jelasnya.
Dikatakannya, pihak swasta akan mendapatkan keuntungan dari peringkat tersebut dengan kemudahan berbisnis.
​ "Pak Eggy mestinya tahu bahwa dengan investasi asing yang akan lebih fleksibel mempercayakan dananya ke kantong-kantong swasta nasional. Sehingga ekonomi tumbuh stabil, demokrasi juga lebih memiliki responsibility. Dalam kondisi inilah, oposisi rasional dan loyal yang akan bertahan, sementara yang ngawur akan tersingkir," selorohnya.
Tidak bisa menutup mata, lanjut Feri, untuk menunjang masuknya aliran dana diperlukan adanya peningkatan kinerja, seperti upaya perbaikan birokrasi terkait penyaluran investasi agar lebih efektif dengan regulasi yang tidak bertele-tele.
[dem]
