Panglima TNI: Alutsista TNI Belum Mencapai Minimum Essential Force

Menurut Agus, hal ini dikarenakan penganggaran yang direncanakan belum memenuhi target percepatan pemenuhan alutsista minimum essential force/kebutuhan anggaran
minimal (MEF) Komponen Utama yang direncanakan pada tahun 2012.

"Kita belum mencapai minumum essential force, masih harus ada penambahan," ujarnya usai menyaksikan atraksi terjun payung 416 prajuri TNI Angkatan Udara di Bandara Dumai, Provinsi Riau, Sabtu (10/12).

Agus menjelaskan, saat ini alutsista kita belum mencapai tiga rencana strategis
(renstra) untuk bisa dikatakkan maksimal.  Alutsista yang ada saat ini masih dalam tahap permulaan. Indonesia masih perlu melakukan peningkatan bertahap."Baru mencapai tahap awal dan belum penuhi tiga renstra," katanya. 

Peningkatan tersebut tergantung penganggaran yang dikeluarkan oleh negara dalam APBN.  "Untuk tahun 2012-2014 kita ingin ada peningkatan tetapi tergantung pada kesiapan negara dalam menyediakan anggaran untuk pertahanan," ujarnya.

Sebelumnya, di DPR RI, berdasarkan laporan Menteri Pertahanan (Menhan) dalam
pengajuan anggaran dan Rencana Awal Kerja Pemerintah Tahun 2012, Kemhan dan TNI mendapat alokasi anggaran Rp 61,5 triliun atau naik sekitar 29,5% dari sebelumnya Rp. 47,5 triliun. Namun, dari kenaikan tersebut sebagian besar digunakan untuk belanja operasional seperti gaji pegawai dan belanja barang operasional. Sedangkan, program Pemenuhan Alutsista MEF Tahun 2012 baru dianggarkan Rp 6 triliun.

Agus mengatakan, Indonesia masih membutuhkan penambahan alat pertahanan seperti
tank, kapal perang, pesawat tempur dan pesawat Hercules. Saat ini, alat yang ada
sudah bisa digunakan secara maksimal. "Dari 20 Hercules, yang sudah dioperasikan atau terbang ada 12. Itu sudah cukup maksimal digunakan," ujarnya.

Selain itu, Agus juga menjelaskan TNI saat ini mempersilakan daerah-daerah
menghibahkan alutsista kepada Kementerian Pertahanan apabila daerah mampu dan
memerlukan pengamanan untuk wilayahnya. Kementerian Pertahanan akan menyerahkan alutsista hibah tersebut kepada pasukan TNI.

"Silakan pemerintah daerah yang merasa mampu dan memerlukan untuk mengamankan wilayahnya karena kondisi alutsista TNI di wilayah tersebut kekurangan," ujarnya.

Alutsista yang dihibahkan tersebut tidak menutup kemungkinan untuk digunakan oleh
daerah tersebut. Daerah bisa membeli alutsista dan menyerahkan penggunaannya
kepadaTNI. "Namun kami berkomitmen, utamakan daerah yang memberikan hibah tersebut."

Hibah tersebut sudah mulai dilakukan Pemerintah Kabupaten Kalimantan Timur beberapa waktu lalu. Saat itu Pemda menghibahkan helikopter dan lahan untuk pembangunan markas dan landasan pesawat TNI di wilayah perbatasan Kalimantan.

"Memang ada kekhawatiran seolah TNI menjadi bagian dari daerah. Namun perlu kami sampaikan bahwa pada dasarnya apa yang dihibahkan pemerintah daerah menjadi aset nasional," tegasnya. [zul]