"Ini tanda bahaya bagi media. Media dan konsumen media harus lebih awas," ujar Koordinator Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP), Eko Maryadi, saat dihubungi
Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Sabtu, 15/10).
Langkah Hary Tanoe, kata Eko, semakin membenarkan gejala oligarki media dengan oligarki politik. Keputusan Hary Tanoe menambah panjang bukti semakin langkanya media penyiaran yang bebas dari afiliasi partai politik tertentu. Sebelumnya, kita tahu, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie memiliki ANTV dan TV One, kemudian Surya Paloh, pemilik Media Group, disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Partai Nasdem.
"Hari Tanoe punya tiga media nasional dan medianya lengkap. Kita melihat ada bahaya bagi terjadinya pemusatan bisnis penyiaran di tangan segelintir orang," katanya.
Ia mengingatkan, pemusatan bisnis penyiaran dan kekuasaan di satu tangan sangat berbahaya bagi demokrasi penyiaran yang ditandai dengan keberagaman isi siaran (
diversity of content) dan keberagaman kepemilikan (
diversity of ownership).
"Media hanya akan dipakai untuk mencari bisnisnya untuk group sendiri, padahal mengancam keberagaman siaran," tandasnya.
[dem]
BERITA TERKAIT: