KOMPAK BERDASI

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar (kiri), Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso (tengah) dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutanto (kanan) sebelum mengikuti sidang Paripurna pembicaraan tingkat II Pengambilan Keputusan RUU Intelijen Negara, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (Rabu, 11/10). Meskipun masih kontoversi karena dianggap mengancam demokrasi dan dianggap sebagai legitimasi negara untuk melakukan kekerasan terhadap rakyat, namun RUU Intelijen Negara akhirnya disahkan menjadi UU. TEDY KROEN/RMOL