"Lama-lama kasus ini kayak kasus penipuan. Karena apa, program percepatan pembangunan daerah transmigrasi pertanggal 13 besok baru disosialisasikan ke daerah," kata Muhaimin dalam forum Jakarta Lawyers Club yang disiarkan live
TVOne beberapa waktu lalu (Rabu, 7/9).
Muhaimin mengatakan hal tersebut sebagai tanggapan terhadap Farhat Abbas, pengacara Dharnawati, salah satu tersangka dalam kasus tersebut, yang menyebut uang suap Rp 1,5 miliar disimpan di kardus duren akan diberikan kepada Muhaimin sebagai tunjangan hari raya (THR).
Lagi-lagi, kata Muhaimin, perkara suapnya semakin jelas karena dirinya sama sekali tidak memesan sesuatu pun dalam rangka pembangunan daerah transmigrasi.
"Saya jadi berfikir kalau begitu (dikatakan untuk menteri), ini menjadi sangat
clear. Kalau mau disampaikan ke menteri itu untuk menutup-nutupi saja. Saya hanya mengusulkan anggaran. Pengguna anggara utama adalah daerah-daerah. Pagunya dibuat Kemenkeu. Kami hanya menyediakan data-data itu," kata Muhaimin sembari menyebut jika program percepatan pembangunan daerah transmigrasi sebagai pengalaman pertama buat kantornya.
"Kami mendukung KPK untuk mengusut ini semua," pinta Ketua PKB itu.
Kenapa baru sekarang menyampaikan klarifikasi tidak terlibat?
"Saya sudah jawab, waktu Lebaran di rumah juga jawab, tapi pers yang sekarang, yang menarik itu yang gempurannya bukan jawabannya," tutup Muhaimin. [dem]
BERITA TERKAIT: