"Fokus bekerja dan berbenah dari Sabang dan Merauke merupakan pilihan pemerintahan yang di pimpin SBY,†ujar Ketua Bidang Hukum Badan Kedaulatan, Irwansyah dalam rilis yang diterima redaksi (Selasa, 9/8).
Menurut Irwansyah, apa yang dilontarkan Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) melalui Letjend (purn) Soerjadi mengenai kekecewaanya terhadap politik luar negeri SBY terkait dengan masalah Papua tak lain hanyalah sebagai suara sumbang saja. Dikatakan Irwansyah, domain politik luar negeri SBY telah terukur dengan baik. Persoalan Papua adalah persoalan seluruh tumpah darah Indonesia.
Irwansyah menyarankan kepada Soeradji untuk menyampaikan setiap usul atau kritik melalui saluran-saluran yang benar, bukan memainkan perangkat propaganda negatif dengan corong media. Diterangkan Irwansyah, prinsip politik luar negeri adalah kerja-kerja diplomatik dan menjaga keutuhan segenap tumpah darah Indonesia. Salah besar jika SBY dianggap kurang atau tidak atensi terhadap persoalan-persoalan seperti ini.
"Masak seluruh strategi pertahanan harus disiarkan. Menjadi kontraproduktif nantinya, jika salah memahami dan membacanya. Menjaga keutuhan NKRI merupakan komitmen SBY,†tegasnya.
Sebelumnya,
Rakyat Merdeka Online, Sabtu (6/8), Ketua Umum Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Letjen (purn) Soerjadi mengaku sangat kecewa terhadap pimpinan SBY dan juga penyelenggara negara lainnya. SBY dan para pejabat negara dinilai PPAD sudah diacak-acak asing dan tidak memiliki martabat lagi karena membiarkan permainan dan intervensi parlemen Inggris dalam urusan referendum di Papua.
[dem]
