Data BPS terbaru misalnya, menyatakan bahwa awal Juli lalu berdasarkan angka ramalan periode ke II, produksi beras nasional mengalami surplus meningkat naik 2,4 persen dari 66,47 juta ton tahun lalu menjadi 68,06 juta ton. Namun pada kenyataannya, kata Saragih, pemerintah berencana mengimpor beras.
Kalangan anggota dewan juga mempertanyakan kebenaran data BPS. Anggota Komisi IX DPR, Rieke Dyah Pitaloka menyebut data kemiskinan BPS kadaluarsa. Hal itu disampaikan politisi PDI Perjuangan ini terkait persoalan Jamkesda.
"BPS datanya jangan ngawur. Persoalan Jamkesda di Jawa Barat misalnya, rakyat miskin yang mau berobat telantar hanya gara-gara datanya tidak masuk di BPS. Ini kan kasihan mereka", cetus Rieke kepada
Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Rabu, 27/7).
Rieke meminta agar penyajian data statistik BPS benar-benar obyektif, independen, dan tidak ngawur, terutama soal jumlah rakyat miskin Indonesia.
"Realitanya jumlah penduduk miskin lebih banyak dari yang di data BPS," katanya.
[dem]
BERITA TERKAIT: