"Belum diteken, saya tidak tahu kapan," kata Wakil Sekjend PPP, Romahurmuzy di kantor DPP PKB, Jakarta, Minggu (10/4).
Romy yakin perjanjian koalisi yang baru akan disepakati oleh partai koalisi setelah terlebih dahulu ada komunikasi antara SBY dan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakri. Sebab, katanya salah satu hal yang mengganjal bagi Golkar di Setgab selama ini adalah ketidakjelasan posisi Ical sebagai Ketua Harian Setgab.
"Mestinya secepatnya, soalnya kan dalam rangka perekatan kembali koalisi. Tapi saya kira penandatanganan harus menunggu dulu pembicaraan soal kedudukan antara Ketua dan Ketua Harian Setgab, karena Golkar kan minta Setgab itu diinstitusikan. Keinstitusian ini yang saya duga membuat Golkar agak resisten di MoU itu. Golkar ingin pembakuan kepemimpinan dalam Setgab," terangnya.
Romy membantah kabar SBY menyodorkan kontrak politik yang berbeda terhadap Golkar dengan yang disodorkan kepada partai-partai koalisi lainnya.
"Kayaknya kok engga yah. Namanya juga kan perjanjian dalam Setgab, masa sendiri-sendiri," akunya.
Romy pun enggan mengomentari kabar, jika PKS belum menerima draf perjanjian koalisi yang baru. Romy mengaku tidak tahu menahu soal itu dan menyarankannya untuk menanyakan langsung kepada ketua Setgab.
"Kalau itu perlu ditanyakan ke Pak SBY langsung," demikian Romy.
[ade]
