Harus disadari, pemulihan kredibiltas pemerintah dan peningkatan rasa percaya masyarakat pada pemerintahan SBY-Boediono tidak akan berhasil hanya dengan pola-pola pengalihan isu. Demikian disampaikan pengamat politik senior, Muhammad AS Hikam, saat dihubungi
Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Rabu, 23/3).
"Kita harus sangat hati-hati dalam menyikapi perkembangan yang terjadi. Jangan terjebak bahwa semua yang terjadi sekarang seolah menutupi persoalan sebelumnnya. Misalnya, di jejaring sosial yang saya ikuti, banyak orang mengatakan kasus teror bom ini hanya pengalihan isu. Barangkali tidak sepeti itu," jelas AS Hikam.
Ia tegaskan, rangkaian teror bom akhir-akhir ini, yang gunakan modus baru, bukan hal untuk diperdebatkan karena sangat serius. Teror itu sendiri tidak hanya bertujuan membunuh dan menghancurkan, tetapi juga menciptakan ketakutan massa.
"Lebih baik kita lihat kasus per kasus dan lebih mendalam," saran mantan Menteri era Presiden Abdurrahman Wahid ini.
Hikam menegaskan, pemulihan kredibilitas tergantung pada kemampuan pemerintah menyelesaikan apa yang sudah menjadi program dan yang pernah dijanjikannya saat berkampanye di masa Pemilu.
"Misalnya, dia (SBY) janji selesaikan masalah organisasi massa yang anarkis. Kemudian, pemberantasan mafia hukum yang berkaitan dengan pajak, sampai mana diselesaikannya? Media massa dan rakyat jangan dikira tidak mengikuti," ujarnya.
Mungkin saja kebanyakan publik bisa digiring oleh silih bergantinya isu. Tapi Hikam yakin, elemen-elemen masyarakat yang kritis akan terus mengingatkan pemerintah soal agenda kerja dan janji kampanye. Kasus bailout Bank Century, isu Mafia Pajak dan Mafia Hukum, Kasus Gayus Tambunan, konflik Ahmadiyah sampai ke rilis terkahir Wikileaks tentang korupsi pihak Istana dan orang-orang dekatnya, tidak akan mudah dilupakan begitu saja.
"Semakin banyak masalah yang tak diselesaikan akan terjadi penumpukan masalah. Saya suka katakan, cara penyelesaian kasus-kasus besar itu bukan cuma dengan pembentukan Tim
ad hoc, Satgas, rapat-rapat ini itu, tapi solusinya tidak ada," ujar Hikam.
Dia ingatkan lagi, "Kalau ada sebuah upaya penglihan isu dari pemerintah, saya tegaskan itu takkan berhasil. Tapi kalau memang tidak terjadi pengalihan isu, maka yang terjadi adalah penumpukan masalah".
[ald]