Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin kepada
Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Selasa, 22/3). Menurutnya, jelas terjadi pelanggaran internasional di Libya yang dilakukan Amerika Serikat, Inggris dan Perancis. Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1973 yang disahkan pada tanggal 17 Maret 2011 harusnya diterapkan secara ketat dan seutuhnya.
"Inti resolusi itu agar tidak ada serangan Khadafi pada pemberontak melalui udara, no fly zone. Tapi mengapa ada serangan rudal tomahawk dari koalisi tiga negara itu yang menewaskan puluhan penduduk sipil. Jelas ada pelanggaran HAM," ujar TB.
Menurutnya, harus ada protes keras dari anggota PBB, termasuk Indonesia terhadap tiga negara di bawah pimpinan Perancis tersebut. Seperti halnya Rusia dan China yang telah mengeluarkan kecaman, Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2011 dan negara Muslim berpengaruh di Timur Tengah dan negara-negara Muslim harus dapat menjembatani penyelesaian konfllik politik Libya. Seruan Menteri Luar Negeri yang menyatakan pentingnya perlindungan penduduk sipil di Libya dan diakhirinya tindak kekerasan menurutnya tidak cukup.
"Indonesia negara demokrasi, penduduk Muslim terbanyak di dunia dan sudah bisa berdemokrasi. Harus lebih berperan dalam situasi genting ini, menjadi jembatan mediasi agar rakyat Libya mendapat haknya menentukan nasib sendiri," tegasnya.
Masih menurut eks Sekretaris Militer Presiden ini, penuntasan sengketa politik dalam negeri Libya bisa dilakukan lewat referendum atau cara demokratis lainnya yang tidak hanya bertujuan mengganti kepemimpinan Khadafi karena Libya masih berdiri sebagai negara yang sah.
"Terserah rakyat Libya mau bagaimana. Tugas yang menjembatani konflik adalah untuk mengeluarkan solusi demokratis di Libya," terangnya.
TB juga berpendapat, ada kepentingan besar di balik serangan Perancis, Inggris dan AS ke Libya yaitu penguasaaan teritorial yang kaya akan minyak bumi.
"Kalau sampai mereka (Sekutu) masuk ke darat, penguasaan asing akan minyak bumi semakin kuat," ucapnya.
[ald]
.jpg)
BERITA TERKAIT: